Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Komite III DPD RI melakukan langkah strategis dengan melaksanakan kunjungan kerja ke Belanda sebagai bagian dari penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong reformasi sistem perlindungan sosial Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca juga : BGN Bersama Anggota Komisi IX DPR RI Sosialisasi Program MBG di Karawang
Dipimpin oleh Senator Filep Wamafma, delegasi bertemu langsung dengan para senator Belanda (Eerste Kamer), akademisi ternama Prof. dr. J.C. Vrooman dari Utrecht University, serta pejabat Ministry of Social Affairs and Employment Belanda. Delegasi juga disambut hangat oleh Dubes RI untuk Belanda, H.E. Mayerfas.
"Selama dua dekade, Indonesia telah memperluas cakupan jaminan sosial, tapi tantangan besar masih membentang—terutama dalam menjangkau pekerja informal, digital, serta kelompok rentan," tegas Filep dalam keterangan riilisnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, disrupsi digital, tren kerja fleksibel, hingga perubahan demografi membuat sistem jaminan sosial Indonesia perlu ditata ulang. Belanda dipilih sebagai rujukan karena dinilai memiliki sistem terbaik dunia, menggabungkan kontribusi publik-swasta, regulasi ketat, dan tata kelola transparan.
Tak heran, sistem pensiun mereka selalu masuk jajaran teratas Global Pension Index Mercer. “Sistem jaminan sosial Belanda bukan hanya efisien, tapi juga relevan dengan kebutuhan zaman. Ini yang perlu kita pelajari dan adaptasikan,” ujar senator asal Papua Barat tersebut.
Baca juga : Ada Danantara, Komite IV DPD RI Minta Kemenkeu Revisi Target PNPB 2025
Komite III DPD RI berharap, hasil kunjungan ini dapat menjadi fondasi kuat bagi reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia—membangun perlindungan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dari pekerja formal hingga sektor informal, dari warga urban hingga pelosok desa. (Asp)
