LampuHijau.co.id - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendesak pemerintah mengambil langkah nyata mengantisipasi potensi dampak meluasnya konflik Israel-Iran, termasuk menjaga stabilitas dalam negeri dan aktif mendorong gencatan senjata di forum-forum internasional.

“Indonesia harus bersuara, minimal di ASEAN, PBB, maupun organisasi negara-negara Islam. Jangan diam,” tegas Nurul dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran, Kamis (26/6/2025) di Kompleks Parlemen.

Nurul menekankan pentingnya diplomasi kemanusiaan, perlindungan bagi warga sipil terdampak, hingga kesiapsiagaan evakuasi WNI dari zona konflik. Ia juga meminta pemerintah melakukan mitigasi dalam negeri, termasuk mengantisipasi gejolak harga energi dan menangkal penyebaran paham ekstrem melalui ruang digital.

Baca juga : Polresta Cirebon Tetapkan 2 Tersangka Longsor Maut Tambang Gunung Kuda

“Perang ini bukan sekadar militer, tapi juga informasi dan ideologi. Semua pihak harus menyuarakan perdamaian, termasuk media dan politisi,” ucap legislator dari Fraksi Golkar tersebut.

Senada, Wakil Ketua Komisi I Sukamta menyebut konflik Israel-Iran berakar dari belum terselesaikannya isu Gaza. Ia menilai saat ini adalah momentum tepat bagi semua pihak, terutama Israel, Amerika, dan Iran, untuk menahan diri.

“Kalau eskalasi berlanjut, bukan tidak mungkin krisis multidimensi akan meledak, bahkan meluas ke Asia Tenggara,” ujarnya.

Baca juga : DPD RI Desak Pemerintah Pusat Lebih Responsif, Dorong Aspirasi Daerah Lewat Kemenko PMK

Sementara itu, Co-Founder ISESS Khairul Fahmi mengingatkan bahwa perang kali ini berbeda dari sebelumnya. Selain melibatkan konflik terbuka langsung antarnegara, perang modern juga mengandalkan teknologi canggih seperti rudal balistik, drone, hingga serangan siber dan informasi.

Ia menekankan perlunya pemerintah memperkuat ketahanan nasional secara multidimensi: dari keamanan energi, logistik nasional, hingga sistem pertahanan siber dan kohesi sosial.

“Ini bukan soal jarak, tapi kesiapan kita menghadapi dampak tak langsung. Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang justru memperburuk kepercayaan publik,” tegasnya. (Asp)