LampuHijau.co.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai, istilah Orde Lama yang merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno merupakan bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus begitu saja.

Dia menyampaikan hal ini sebagai tanggapan atas rencana pemerintah yang tak lagi memakai istilah Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah nasional di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Baca juga : Akar Djati: Menjawab Kekisruhan Dunia dengan Sholawat dan Spirit Perdamaian

Djarot menekankan, setiap era pemerintahan, baik Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi, adalah bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang semestinya disampaikan apa adanya. Dirinya juga menilai, istilah-istilah tersebut muncul secara historis dan telah menjadi bagian dari cara publik memahami fase-fase perjalanan bangsa.

Meski begitu, Djarot menyerahkan keputusan akhir kepada para ahli sejarah yang tengah menyusun ulang sejarah nasional. Namun ia menegaskan, proses penulisan itu harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, tanpa menutupi fakta-fakta sejarah.

Baca juga : Nina Agustina Diusung PDI Perjuangan sebagai Calon Bupati Indramayu

Dia mengingatkan, agar tidak ada distorsi atau pengaburan peristiwa masa lalu melalui proyek ini.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa istilah "Orde Lama" tidak digunakan dalam buku sejarah nasional yang tengah ditulis ulang. Menurutnya, istilah tersebut tidak berasal dari masa pemerintahan Soekarno sendiri, melainkan muncul kemudian, terutama saat Orde Baru berkuasa.

Baca juga : Ukir Sejarah, NasDem Koalisi dengan PKB di Pilkada Subang

Fadli menyebut, pendekatan ini bertujuan menciptakan narasi sejarah yang lebih inklusif dan netral. Penulisan sejarah ini akan diterbitkan dalam 10 jilid, mencakup dari era awal Nusantara hingga masa Reformasi 1999–2024.

Namun absennya istilah Orde Lama memicu perdebatan, terutama soal apakah netralitas ini bisa dianggap sebagai penghilangan unsur penting dari memori sejarah bangsa. (ULI)