LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional akibat terus menyusutnya lahan pertanian.

Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Tiongkok, yang meskipun memiliki keterbatasan lahan tanam, justru mampu melompat jauh melalui inovasi teknologi pertanian. “Tiongkok hanya punya sekitar 10 persen dari total daratannya yang bisa ditanami. Tapi dengan teknologi smart farming dan pertanian vertikal, mereka berhasil menutup celah krisis pangannya,” ujar Alex dalam pernyataan tertulis, Jumat (23/5) lalu.

Sebaliknya, Indonesia kehilangan sekitar 300.000 hektare lahan sawah dalam periode 2013–2019, menurut data BPS (2023). Namun, respons negara terhadap situasi ini dinilai belum memadai.

Baca juga : Jenderal Papua Kaka Besar Paulus Waterpauw Dukung Petinju Geisler Ap Mendunia

“Petani kita justru berinovasi sendiri, seperti di Sumatera Barat yang mengembangkan metode Sawah Pokok Murah (SPM),” kata Alex, yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV.

SPM terbukti mampu menghasilkan panen yang setara dengan sistem pertanian konvensional, namun dengan biaya lebih murah. “Sayangnya, inovasi ini belum mendapat dukungan riset dari negara. Padahal, Tiongkok bisa melangkah sejauh ini karena didukung riset mendalam oleh lembaga seperti CAAS,” imbuhnya.

Pernyataan itu disampaikan Alex usai mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dalam kunjungan ke China Academy of Agricultural Sciences (CAAS) di Beijing. Di sana, delegasi mempelajari langsung teknologi pertanian vertikal yang dilengkapi otomasi, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI).

Baca juga : Program Ketahanan Pangan, Kapolsek Binong Polres Subang Panen Jagung di Desa Karangsari

Alex meyakini Presiden Prabowo Subianto memahami urgensi isu ini. Ia mengutip pernyataan historis Bung Karno pada 1952: “Pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa.” Pernyataan itu, menurutnya, menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tak bisa ditunda apalagi diabaikan.

“Jika negara terus absen dalam mendukung inovasi petani, maka ancaman terhadap kedaulatan pangan tinggal menunggu waktu. Bung Karno membangun program nasional semesta berencana berbasis riset. Mengapa kita justru meninggalkannya?” tandas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar itu.

Alex juga mengungkapkan Komisi IV DPR RI tengah membahas revisi UU Pangan, dan mendorong agar keberlanjutan riset pertanian masuk sebagai klausul penting. “Kebijakan pangan ke depan harus berbasis riset yang membumi, menyentuh langsung kebutuhan petani yang merupakan tulang punggung bangsa,” pungkasnya. (Asp)