DPD RI Desak Cabut Moratorium DOB: Aspirasi Rakyat atau Agenda Elit Politik?

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penguatan otonomi daerah, di Gedung DPD RI. Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).
Selasa, 20 Mei 2025, 16:11 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Di tengah riuh rendah suara tuntutan pemekaran wilayah dari berbagai pelosok negeri, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali mengangkat isu sensitif: pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Lewat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penguatan otonomi daerah yang berlangsung di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta , Selasa (20/5). DPD RI menegaskan komitmennya untuk menekan pemerintah agar membuka kembali keran pemekaran daerah, meski pro-kontra soal efektivitas dan dampak fiskalnya masih menggelora.

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, secara gamblang menyatakan bahwa gelombang aspirasi pemekaran tak pernah surut, bahkan menguat usai pemekaran provinsi-provinsi baru di Papua. “Gemuruh aspirasi masyarakat dan daerah terus saja masuk ke DPD RI. Sampai April 2025, sudah ada 341 usulan DOB,” katanya, tanpa menyebutkan bagaimana pemerintah akan memastikan kemampuan fiskal dan tata kelola daerah-daerah baru tersebut.

Sorotan publik kini kembali tertuju pada motif di balik semangat pemekaran: apakah benar demi pemerataan pembangunan dan penguatan NKRI? Atau justru didorong kepentingan elit politik lokal yang ingin memperluas pengaruh dan kekuasaan? Ironisnya, moratorium DOB yang diterapkan sejak 2006 tak menyurutkan manuver politik elite.

Baca juga : DPD RI Desak Pemerintah Pusat Lebih Responsif, Dorong Aspirasi Daerah Lewat Kemenko PMK

Pemerintah dan DPR RI malah membuka celah lewat pembentukan provinsi baru di Papua yang dinilai banyak pihak sarat kepentingan non-teknokratis. Hal ini semakin memicu daerah lain untuk menuntut perlakuan serupa.

Direktur Penataan Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah merampungkan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah.

Namun, apakah regulasi ini mampu menjadi filter objektif, atau hanya formalitas legalisasi aspirasi yang sudah sejak awal ditunggangi kepentingan politik? Sikap lebih keras datang dari DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut moratorium sebagai bentuk pembiaran. “Moratorium bukan jawaban, tapi pembiaran terhadap usulan DOB yang terus masuk,” katanya.

Baca juga : Ombudsman RI Serap Aspirasi Nelayan Muara Angke

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tekanan dari legislatif terhadap pemerintah untuk membuka pemekaran semakin tinggi, walau belum diimbangi kajian publik yang mendalam soal dampaknya.

Lebih jauh, DPD RI bahkan menggagas pembentukan Kementerian Koordinator Otonomi Daerah, serta mengusulkan Omnibus Law Otonomi Daerah, seolah ingin membentuk arsitektur baru tata kelola daerah dengan skema yang masih belum jelas arah dan muatannya. Tanpa disertai evaluasi menyeluruh terhadap DOB yang telah terbentuk, gagasan ini berpotensi menjadi karpet merah bagi konflik kepentingan antarwilayah dan pemborosan APBN. GKR Hemas menutup FGD dengan narasi optimistis soal penguatan NKRI menuju Indonesia Emas 2045.

Namun yang patut ditagih adalah: sejauh mana komitmen politik ini berpihak pada rakyat, bukan pada elit lokal yang selama ini kerap menjadikan DOB sebagai ladang kekuasaan baru? (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal