LampuHijau.co.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyuarakan harapan besar agar kolaborasi dengan pemerintahan pusat, khususnya Kemenko PMK, menjadi jalur baru yang lebih efektif dalam menyalurkan aspirasi daerah. Dalam rapat konsultasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/5), DPD menekankan pentingnya pendekatan substansial dan bukan sekadar politis dalam pembangunan daerah.

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menyebut program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka peluang baru bagi DPD untuk berperan aktif. Tak hanya dalam pengawasan, tapi juga sebagai jembatan langsung komunikasi antara pusat dan daerah.

"Selama ini kepala daerah terlalu bergantung pada kementerian atau jalur aspirasi DPR RI yang sangat politis. Kami ingin mengubah pendekatan itu agar lebih sistemik dan adil," ujar GKR Hemas.

Menurutnya, kunci penguatan kolaborasi ini ada pada sinkronisasi regulasi, dari pusat hingga daerah. Ia menilai, bila sinergi peraturan bisa diwujudkan, maka langkah menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya menjadi jargon kosong. “Jangan sampai tumpang tindih aturan malah menghambat pembangunan. Ini yang ingin kami selaraskan lewat kerja sama dengan Kemenko PMK,” tandasnya.

Baca juga : KPK Tetapkan 1 Tersangka di Kasus Korupsi Fasilitasi Pengolahan Karet Kementan

Dalam kunjungan yang bertajuk rapat konsultasi tersebut, DPD juga mendorong pola kerja baru: mendatangi kementerian secara langsung untuk menyampaikan aspirasi daerah secara kolektif, ketimbang menunggu kedatangan pejabat ke parlemen.

"Lebih efisien, lebih produktif. Kami kumpulkan masukan dari daerah dan langsung sampaikan ke Pak Menteri. Tidak semua harus menunggu menteri datang ke Senayan,” tegas Hemas.

Usulan Hari Komedi :

Gagasan Serius di Balik Canda Menariknya, dalam rapat yang bernuansa serius itu, anggota Komite II DPD RI, Alfiansyah (Komeng), melontarkan usulan segar namun sarat makna: penetapan Hari Komedi Nasional.

Baca juga : PMI Jakarta Pusat Targetkan 1.000 Kantong Darah pada Kegiatan Donor

Ia mengusulkan agar tanggal 27 September, hari lahir Bing Slamet, dijadikan momentum penghargaan nasional terhadap seni komedi. “Komedi punya peran penting dalam kehidupan sosial bangsa. Kalau film, radio, musik punya hari nasional, kenapa komedi tidak?” ujar Komeng yang sempat menyisipkan guyonan tentang “Hari Purwanto”.

Namun, ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar lelucon. Dirinya bahkan telah menyerahkan dokumen sejarah hidup Bing Slamet ke Kementerian Kebudayaan dan mendapat dukungan dari kalangan komedian serta keluarga mendiang.

Respon Kemenko PMK :

Menko PMK Muhadjir Effendy melalui jajarannya menyambut baik masukan DPD, termasuk usulan Hari Komedi. Namun ia menekankan pentingnya desain kebijakan yang lebih mikro dan berbasis data lapangan.

Baca juga : PDI Perjuangan Gelar Pelatihan Pelatih Saksi Daerah se-Kabupaten Subang

“Kemenko PMK akan terus memantau masukan dari DPD, terutama yang berdampak langsung ke masyarakat. Aspirasi ini akan kami bawa dalam perumusan kebijakan yang lebih tajam dan tepat sasaran,” ujar Menko.

Sementara itu, kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPD ingin memainkan peran yang lebih aktif dan strategis, bukan hanya simbolik, dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan terintegrasi. (Asp)