Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Rapat Kerja (Raker) antara Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kamis (8/5), tidak hanya membahas teknis perencanaan pembangunan tahun 2026, tapi juga menyimpan kritik tajam terhadap pendekatan pusat yang dinilai masih elitis dan belum menyentuh akar kebutuhan daerah.
Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa fokus utama raker bukan sekadar merinci target pertumbuhan atau menyusun dokumen perencanaan, tapi bagaimana pemerintah pusat benar-benar mendengarkan daerah. Isu ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga gagasan koperasi rakyat "Merah Putih" disorot sebagai kebutuhan riil masyarakat yang kerap tersisih dalam logika pembangunan nasional.
Baca juga : Dukung Ketahanan Pangan, Kapolresta Cirebon Kunjungi Kebun Melon di Kaliwadas
“Sudah 28 provinsi melakukan Musrenbangprov, tetapi pertanyaannya: apakah aspirasi itu sungguh diadopsi dalam Musrenbangnas? Atau hanya jadi formalitas belaka?” ujar Nawardi, menantang komitmen Bappenas untuk membalik cara pandang pembangunan dari Jakarta-sentris menjadi daerah-sentris. Ia menyinggung program-program unggulan pemerintahan Prabowo mendatang, seperti ketahanan pangan dan sekolah rakyat, yang jika tak dirancang dari kebutuhan riil daerah, hanya akan menjadi jargon populis tanpa daya ungkit konkret.
Sementara itu, dari pihak Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Eka Chandra Buana membeberkan target pertumbuhan ekonomi minimal 5,58% di tengah tekanan global. Namun, proyeksi itu justru mengundang tanya ketika pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87%.
Baca juga : Pasangan Pilihan Prabowo, PPIR Totalitas Menangkan Jimat-Aku di Pilkada Subang
“Ini memang sesuai proyeksi, tapi realisasi yang lebih rendah dari target APBN (5,2%) dan RPJMN (5,03%) harus jadi alarm, bukan sekadar angka dalam presentasi,” ujarnya, seakan mengakui adanya jurang antara rencana dan kenyataan. Meski Bappenas mengklaim ada perbaikan dari sisi kemiskinan dan pengangguran – dengan tingkat kemiskinan menurun dari 9,36% (2023) menjadi 8,57% (2024), serta pengangguran terbuka turun ke 4,76% – tetap muncul pertanyaan soal kualitas pertumbuhan.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi kawasan Timur yang lebih cepat (6%) dibandingkan kawasan Barat (4,8%) belum tentu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Kritik DPD menggarisbawahi satu hal penting: pembangunan tak cukup diukur dari angka-angka makro.
Jika perencanaan 2026 hanya mengulang pola lama – top-down dan minim respons dari daerah – maka target-target ambisius pemerintah bisa kembali gagal menyentuh masyarakat paling rentan. (Asp)
