LampuHijau.co.id - Komisi X DPR RI mendukung penuh program digitalisasi pendidikan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani dalam dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tajuk 'Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan'.

"Komisi X DPR mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan," kata Lalu yang hadir dalam diskusi melalui virtual di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Baca juga : Komisi IX DPR RI Bersama BGN Sosialisasi MBG kepada Warga Bogor

Ia menilai digitalisasi penting untuk menjangkau siswa hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ia menegaskan komitmen Komisi dalam mengawasi anggaran pendidikan agar fokus pada infrastruktur TIK dan pelatihan guru. Namun, pengamat pendidikan Darmaningtyas mengingatkan bahwa tanpa infrastruktur dasar seperti listrik dan internet, digitalisasi bisa memperlebar ketimpangan pendidikan.

“Ada 3.000 desa belum teraliri listrik dan 13.000 belum punya akses internet. Pemerintah tak cukup hanya bagi-bagi smart TV,” ujarnya.

Baca juga : PT DAHANA Umumkan Tiga Pemenang Penghargaan Bulan K3 Nasional

Direktur Rumah Literasi 45, Andreas, menyoroti masih rendahnya peringkat pendidikan Indonesia secara global dan di Asia Tenggara. Ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil yang masih terkendala transportasi, fasilitas, dan tenaga pengajar.

Digitalisasi dinilai penting, tapi tanpa kesiapan infrastruktur, justru berisiko menciptakan dua kutub: sekolah maju di kota dan sekolah tertinggal di desa. (Asp)