LampuHijau.co.id - Pemerintah diminta tidak bermain-main dengan nasib petani. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik tajam terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang dianggap berpotensi merusak harapan jutaan petani di tengah masa panen raya.

Beleid yang mengatur pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri ini menugaskan Perum Bulog untuk menyerap maksimal 3 juta ton sepanjang tahun. Padahal, produksi beras nasional 2025 diprediksi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 30 juta ton.

“Artinya hanya 10 persen yang diserap. Jika mekanismenya tidak rigid dan transparan, ini berpotensi menimbulkan gejolak besar di kalangan petani,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (30/4/2025).

Baca juga : Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Berhasil untuk Tingkatkan Gizi para Siswa

Alex menyebut pembatasan kuota pembelian beras itu sebagai bentuk kegagalan anak buah Presiden dalam menerjemahkan misi swasembada pangan yang dijanjikan dalam Program Asta Cita.

“Alih-alih menyejahterakan petani, ini malah bisa menjadi jebakan baru. Petani sudah telanjur berharap karena harga gabah dibeli pemerintah Rp6.500 per kg. Tapi sekarang ada batasannya, dan itu tidak dijelaskan sejak awal,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR RI sebenarnya telah mengingatkan potensi kekacauan ini sejak awal tahun, sebelum masa puncak panen berlangsung pada Maret hingga Mei. Namun, pemerintah dinilai lamban dan tidak antisipatif.

Baca juga : Bea Cukai Jakarta Gagalkan Peredaran Rokok untuk Pekerja Asal China di Morowali

“Sekarang saat panen berlangsung, teknis penyerapan masih kabur. Belum jelas kuota per provinsi, belum jelas juga siapa petani yang bisa menjual gabahnya ke Bulog dengan harga Rp6.500,” ujar Alex yang juga Ketua DPD PDIP Sumatera Barat itu.

Menurutnya, ketidakjelasan teknis ini sangat berbahaya karena bisa membuka ruang bagi tengkulak kembali menguasai pasar. “Produksi gabah Maret mencapai 5,57 juta ton, April 4,95 juta ton, dan Mei 2,92 juta ton.

Sementara yang dibeli pemerintah hanya 3 juta ton untuk setahun. Sisanya siapa yang tampung?” tanya Alex. Ia memperingatkan, jika pemerintah tidak segera memperbaiki mekanisme dan memperjelas teknis penyerapan gabah untuk kuartal selanjutnya, maka kepercayaan petani terhadap pemerintah akan makin runtuh.

Baca juga : IPSC Dorong Atlet Berbakat untuk Bertanding Secara Profesional

“Kini para tengkulak yang sempat tiarap karena tak sanggup beli sesuai harga pemerintah, mulai menggeliat lagi. Harga gabah kembali tak menentu. Ini situasi yang sangat berbahaya,” tegas Alex. (Asp)