LampuHijau.co.id - Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo mengatakan, pengumuman diskon tarif pesawat 10 persen dan tarif tol sebesar 20 persen yang dilakukan pemerintah dalam menyambut mudik lebaran, terlambat.

Pasalnya informasi dilakukan di bulan Ramadan, yang mana kebanyakan masyarakat sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba. Selain itu, politisi PKS ini menilai, pengambilan keputusan dan sosialisasi mengenai diskon tersebut juga dilakukan dalam waktu yang tidak tepat dan mepet.

"Tradisi Idul Fitri dan Nataru itu sifatnya tahunan. Seharusnya mitigasinya dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah puasa. Seperti pembelian tiket pesawat, kereta api itu kan 45 hari sebelum lebaran sudah dibuka. Jadi, kalau diumumkan di bulan puasa sudah terlambat, karena tiket sudah dibeli sebelum pemerintah mengumumkan diskon tersebut," ujar Yanuar dalam diskusi dialektika demokrasi 'Kebijakan Diskon Lebaran: Sinergi antara Pemerintah, Maskapai, dan Pengelola Jalan Tol' di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, tradisi tahunan itu baru hangat dibicarakan setiap menjelang hari raya Idul Fitri, sehingga mitigasinya juga dilakukan di waktu yang mepet, pendek. Termasuk layanan mudik gratis yang dilakukan oleh BUMN maupun swasta. Akibatnya banyak kursi yang kosong karena masyarakat sudah beli tiket jauh-jauh hari sebelum puasa.

Baca juga : Wujudkan Generasi Sehat, DPR RI Bersama BGN Sosialisasi MBG di Kabupaten Cianjur

"Pendaftaran mudik gratis tidak dilakukan satu pintu, makanya banyak juga anggota masyarakat yang daftar lebih dari satu tempat. Hal-hal yang rutin ini seharusnya bisa dilakukan lebih efektif lagi di kemudian hari, agar tidak tumpang-tindih," tegasnya.

Lebih lanjut Yanuar mengungkapkan, jalan-jalan setelah keluar pintu tol juga masih banyak yang rusak. Bahkan di tolnya sendiri juga keadaan jalannya tidak bagus. Hal itu akan menimbulkan kemacetan lalu lintas hingga terjadinya kecelakaan, baik di tol maupun di luar jalan tol.

"Untuk tiket pesawat juga sama. Selain terlambat, meski sudah disubsidi 6 persen dan airporttax 5 persen, yang kata Menkeu RI Sri Mulyani disubsidi hingga Rp 260 miliar, tapi harga tiket sama saja dengan hari-hari biasa. Mestinya di-publish ke publik, baik harga sebelum diskon dan setelah diskon. Juga masih ada biaya airporttax dan lain-lain," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI F-PKS, Amin AK yang hadir secara virtual mengatakan, kebijakan diskon tersebut harus ada kolaborasi pihak terkait agar berjalan sampai pada tahap implementasi di lapangan dengan baik.

Baca juga : Kritisi Kebijakan Pemerintah, Ahmad Muzani: Pers dan Masyarakat Berperan Penting

"Sebab sesuatu yang baik di level atas belum tentu terlaksana dengan baik di lapangan. Karena itu, maskapai, pemerintah dan pengelola jalan tol harus kompak agar bisa memperlancar lalu lintas arus mudik dan arus balik. Terutama kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan," tuturnya.

Selain itu, untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, sehingga harus pula disosialisasikan dengan masif dengan melibatkan berbagai media agar dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Selanjutnya komunikasi yang baik antara stackholder dan pengelola jalan tol untuk memanfaatkan teknologi canggih guna memantau terjadinya kepadatan kendaraan, kecelakaan, perbaikan jalan dan lainnya selama di jalan tol," pungkas Amin.

Praktisi media Eko Cahyono berharap, sosialisasi kebijakan itu dilakukan jauh-jauh hari. Pemerintah juga diharapkan tidak hanya menerapkan kebijakan ini pada keberangkatan mudik saja, tetapi juga pada saat arus balik mudik.

Baca juga : KAI Resmikan Perjalanan Perdana Kereta Api Gunungjati di Stasiun Cirebon

Hal itu agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, baik saat pulang ke kampung halaman hingga kembali ke tempat asal para pemudik.

"Jangan sampai kebijakan.yang populis ini hanya gimix atau pencitraan saja. Padahal jumlah pemudik yang besar akan menggerakkan perekonomian di daerah. Seharusnya tunjuk satu juru bicara agar kebijakan itu tidak simpang siur," lugas Eko. (Asp)