LampuHijau.co.id - Harga pangan menjelang bulan puasa mulai menunjukkan kenaikan di berbagai daerah.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono mengatakan, untuk mengatasi kenaikan dan menjaga stabilitas harga pangan tersebut dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah. Terlebih di tengah daya beli masyarakat yang terus menurun.

Menurut Riyono, kenaikan harga pangan bukanlah hal baru, terutama menjelang hari besar keagamaan.

"Dinamika ini selalu terjadi setiap tahun. Namun, yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pemerintah hadir untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan," ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'Menjaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan', di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Baca juga : Warga Subang Berulang Tahun Bisa Nikmati Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas

Lebih lanjut ia mengungkapkan, berdasarkan data FAO, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk pangan bergizi mencapai USD 4,47 per hari atau sekitar Rp 69 ribu. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (USD 4,3), Filipina (USD 4,1), Vietnam (USD 4), dan Malaysia (USD 3,5).

Riyono menilai, mahalnya harga pangan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk daya beli masyarakat yang lemah dan kebijakan penetapan harga yang sering terlambat.

"Komisi IV DPR RI telah melakukan pemantauan harga di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Hasilnya, ditemukan bahwa harga beras, minyak goreng, cabai, ayam, dan ikan mengalami kenaikan. Harga beras Bulog, misalnya, berada di kisaran Rp 12.000-13.000 per kilogram, sementara harga ayam potong naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 38.000 per kilogram," ungkapnya.

Selain itu, Riyono juga menyoroti peran Bulog yang dinilai belum mampu mengendalikan harga di pasar karena hanya menguasai sekitar 3-5 persen peredaran beras nasional.

Baca juga : KPK Siap Ladeni Gugatan Zahir Ali, Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Rorotan

"Bulog harus lebih diperkuat, jangan sampai hanya menjadi pemain kecil di pasar," tegasnya.

Riyono juga mengkritik ketergantungan pemerintah pada operasi pasar yang selama ini dianggap sebagai "obat sementara."

Untuk itu, ia mengusulkan adanya 'Bulog mini' di setiap kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas harga pangan secara lebih efektif.

Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Indef, Eko Listiyanto mengatakan, kemampuan pemerintah untuk mengintervensi harga pangan masih lemah.

Baca juga : Soal Penyesuaian Tarif, Dewan Sebut Langkah PAM Jaya Sudah Tepat

"Kalau saya lihat ya sejauh ini masih lemah juga. Sebetulnya ya mereka (pemerintah-red) bisa mengantisipasi dari mungkin menyampaikan berita-berita bagus supaya tidak terjadi spekulasi. Tapi biasanya menjelang lebaran tetap saja harga itu naik ya dengan cepatnya. Bulog itu sebenarnya penguasaan pasarnya hanya sekitar 5 persen, begitu 'kan itu tetap problematika kalau kemudian yang non Bulognya tetap bermain," tuturnya.

Menurutnya, soalbakal dilakukan operasi pasar berapapun tetap barangnya juga terbatas. "Ya, walaupun ada 4.000 titik jika tidak dilakukan secara serempak atau hanya dicicil-cicil, atau seemprit-emprit kalau orang Jawa bilang ya nggak ngefek juga.

Yang kita amati ya di indef terutama di penelitian kita itu sebetulnya tidak setiap saat harga itu naik bukan berarti dalam momentum sebulan puasa. Ya, menjelang lebaran itu tiap hari ada lonjakan harga. Biasanya terjadi di hari-hari tertentu, ya yang sering kita lihat itu," pungkasnya. (Asp)