LampuHijau.co.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pers dan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga mekanisme check and balance dalam pemerintahan tidak harus berasal dari partai politik.

“Check and balance itu tidak harus dari partai politik. Pers diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang menjadi pembeda,” ujar Muzani yang juga Ketua MPR RI ini, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat usai memandu upacara pengucapan sumpah dan janji pergantian antar waktu (PAW) anggota MPR, Selasa, (18/2/2025).

Baca juga : Walikota Jakpus Nyatakan Perang Terhadap Preman yang Kuasai Lahan Publik

Lebih lanjut Muzani mengatakan, kritik dan masukan yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat juga menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil segala kebijakan.

“Masyarakat juga berperan, dan bahkan sering kali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung ini. Pak Prabowo mendengar, melihat, dan memperhatikan semua pandangan yang dikemukakan oleh berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.

Baca juga : Support Kemerdekaan Palestina, Ahmad Muzani: Dari Politik dan Kemanusiaan Tidak Luntur dan Berkurang

Sementara terkait posisi partai politik dalam sistem demokrasi, Muzani menyatakan bahwa setiap partai memiliki kebebasan dalam menentukan sikapnya, termasuk dalam mengambil peran oposisi.

“Tidak harus dari partai politik. Jika ada partai yang mengambil posisi tersebut, tentu saja silakan. Itu bergantung pada kebijakan dan keputusan pimpinan partai masing-masing,” pungkasnya. (Asp)