LampuHijau.co.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 lalu, masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komite III DPD RI pada Senin (20/1/2025).

Sejumlah permasalahan teknis dan kebijakan pun menjadi sorotan terhadap program kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun dari APBN ini. Mulai dari pelaksanaan teknis, kualitas rasa makanan, keberlanjutan program, hingga pengelolaan anggaran.

Bahkan Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyampaikan keprihatinannya terkait insiden keracunan yang dialami 10 siswa SD di Sukoharjo setelah menyantap makanan dari program MBG, beberapa hari lalu.

"Insiden ini harus menjadi evaluasi serius, terutama terkait kualitas dan keamanan makanan yang disajikan,” tegas Filep kepada para awak media di luar ruang rapat Komite III DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, hasil dari RDPU ini akan menjadi bahan rekomendasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional yang akan dilakukan pada Selasa (21/01/2025) besok.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG, termasuk perbaikan mekanisme distribusi, pengelolaan anggaran, dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Baca juga : Tidak Mau Dipolitisasi, Karang Taruna DKI Gelar Pemilihan Ketua Baru

"Komite III DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar dapat mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara merata dan berkelanjutan," tandasnya.

Sedangkan dalam RDPU tersebut, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ahmad Syafiq mengungkapkan, program MBG memiliki dampak positif terhadap peningkatan status gizi, ketahanan pangan, dan pembangunan manusia.

Namun ia menekankan pentingnya penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan gizi tiap kelompok umur serta perlunya standardisasi dan evaluasi berkala.

"Dampak dari program yang masif ini tentu sangat besar sehingga perlu segera dieksekusi. Secara filosofis, program ini juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan berhasil menunjukkan bahwa ‘Negara Hadir’ dalam salah satu masalah besar nasional yaitu masalah gizi," ujar Ahmad.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Doddy Izwardy menyebutkan, MBG merupakan langkah strategis untuk menekan angka stunting.

"Studi menunjukkan bahwa intervensi makanan bergizi secara konsisten dapat menurunkan angka stunting hingga 32 persen. Pengawasan terhadap kualitas dan kecukupan gizi makanan menjadi krusial dalam memastikan efektivitas program ini," katanya.

Baca juga : Raker dengan Kemenag, Komite III DPD RI Soroti Mutu Pendidikan Keagamaan

Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Zaikul Fikri menyatakan, lebih dari 50 persen keluarga di Indonesia menghadapi kerentanan pangan. Sehingga program MBG sebagai langkah yang sangat strategis dan perlu didukung.

Namun program ini harus dimitigasi dari berbagai risiko, termasuk potensi kerugian hingga Rp 8,6 triliun jika penyaluran dilakukan secara sentralistik.

Untuk itu, CELIOS merekomendasikan pendekatan pemberdayaan daerah dengan memanfaatkan bahan baku lokal dari petani dan UMKM yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Serta melibatkan puskesmas dan pengadaan barang/jasa dari produk lokal hingga 85 persen.

Selain itu, distribusi langsung ke sekolah tanpa perantara dan penggunaan dapur masyarakat juga menjadi solusi strategis untuk mendukung keberhasilan program ini.

"Dapur pusat berpotensi menghilangkan mata pencaharian penduduk lokal. Padahal bahan makanan dapat dibeli langsung dari petani atau pasar lokal untuk dapur sekolah," tegasnya.

Sementara menanggapi paparan dari para narasumber di RDPU tersebut, anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Denty Eka Widi menambahkan masukan dari daerah. Kata dia, masyarakat lebih menginginkan program sarapan pagi dibanding makan siang, khususnya untuk mendukung pertumbuhan anak sekolah.

Baca juga : Ungkap Permasalahan PON XXI, Komite III DPD RI Minta Tak Terulang Lagi

"Kalau SMA menunya disamakan dengan SD, itu sepertinya tidak tepat. Sebaiknya fokus pada program sarapan karena makan siang biasanya mendekati jam pulang," ungkapnya.

Kemudian terkait penanganan masalah stunting, anggota DPD RI dari Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni menilai, penanganan stunting harus dilakukan secara pararel melalui edukasi ke masyarakat.

Ia mengatakan, penyelesaian stunting tidak hanya dengan MBG, tapi masalah terpenting atas kasus stunting itu adalah mengedukasi ibu-ibu untuk membuat makanan yang bergizi ke anaknya.

"Hulu juga harus kita lakukan dengan melakukan edukasi, terutama pada calon-calon pranikah, calon ibu baru agar paham makan bergizi gratis itu penting," pungkasnya. (Asp)