LampuHijau.co.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto dituntut memegang teguh komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini mandek. Setyo. Dia berjanji akan melakukan tindakan tegas terhadap penyelewengan APBN dan APBD dan tindak pidana korupsi di berbagai sektor.

Janji tersebut menjadi sorotan para pegiat anti korupsi. Seperti Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) NKRI yang mendesak KPK mengusut dugaan kasus korupsi Wali Kota Makassar dua periode, Moh. Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Danny Pomanto. Ketua Umum GEMPAR NKRI, Akbar Hasan Noma atau akrab disapa Akbar Polo dalam laporannya membeberkan beberapa item kasus yang dianggap melibatkan Danny Pomanto dalam dugaan indikasi dugaan korupsi yang bisa menjadi bahan penyidik untuk melakukan proses hukum.

Baca juga : KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi HPP Hakim MA

Dalam laporan GEMPAR NKRI, terdapat beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan Danny Pomanto. Pertama, Kasus Puskesmas UPB yang Mangkrak. Kedua, Kasus Kontainer. Ketiga, Kasus Korupsi PDAM Makassar Haris Yasin Limpo. Keempat Kasus Pengeroyokan Jurnalis di Jakarta dan Kelima, Kasus Iuran Sampah Makassar.

DPP GEMPAR NKRI meminta ketegasan aparat kepolisian Polda Sulsel untuk serius menindak lanjuti laporan dugaan korupsi ini. “Kami dari GEMPAR meminta Polda Sulsel segera mengusut serta menindaklanjuti berbagai kasus ini. Karena ada kasus seperti seperti korupsi PDAM, kasus kontainer sudah memiliki petunjuk bukti awal untuk melakukan penyidikan,” tegas Akbar Polo. Dia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawal perkembangan laporan ini, agar penegakan hukum tidak tebang pilih dalam menentukan siapa yang terlibat.

Baca juga : Jelang Pendaftaran, Partai Buruh Usung Dedi Mulyadi Jadi Cagub Jabar

Hal serupa dilakukan ratusan para aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKII). Mereka turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Dalam orasinya, Wahyudi Koordinator Lapangan MAKII membeberkan secara gamblang terkait maraknya kasus-kasus korupsi yang belum terungkap secara terang benderang di Kota Makassar selama kepemimpinan Danny Pomanto sebagai walikota sejak tahun 2014-2024.

Baca juga : Hasrat Desak KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Formula E Sebelum Pilkada 2024

Wahyudi menjelaskan ada beberapa kasus yang sangat perlu mendapat perhatian lembaga anti rasuah ini antara lain: Kasus pertama, Dugaan Korupsi PDAM TA 2016-2019. Kasus ke 2, Pembangunan Gedung Puskesmas Ujung Pandang Baru Dinilai Mangkrak. Ke 3, Dugaan Korupsi Pengadaan Kontainer Recover. Ke 4, Dugaan Penyelewengan Dana Hibah KORMI yang diduga melibatkan menantunya.

Karena itu, MAKII menuntut agar KPK segera memanggil dan memeriksa Danny Pomanto atas berbagai dugaan korupsi yang melibatkan dirinya, serta segera melakukan penangkapan terhadap wali kota Makassar ini. (SEP)