LampuHijau.co.id - Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan (PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Juara I Tahun 2024 di tingkat Kementan. Penghargaan tersebut diraih pada tanggal 13 Desember 2024 bertepatan dengan puncak peringatan hari anti korupsi sedunia (harkodia).

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Ali Jamil mengapresiasi capaian yang telah memberikan pelayanan prima bagi para stakeholder Kementerian Pertanian. Kata Sekjen Ali Jamil, capaian ini sekaligus menjadi bukti terhadap komitmen Pusat PVTPP dan Kementan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di sektor pertanian yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Saya apresiasi untuk prestasi dan usaha PVTPP yang telah merebut WBK lingkup Kementan. Karena itu, kita harus kompak sesuai dengan tagline PVTPP yaitu kreatif, inovatif dan kolaboratif,” ujar Ali Jamil dalam arahannya di acara Pemantapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK, Jumat, 20 Desember 2024.

Baca juga : Gempita Bersama Kementan Dorong Kepastian Harga Bagi Petani

Sebagai informasi, pada kegiatan ini juga dilakukan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan predikat WBK di Tingkat nasional. Deklarasi ini dilakukan oleh seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai Pusat PVTPP dan disaksikan Plt. Sekretaris Jenderal.

Disisi lain, deklarasi ini juga merupakan langkah penting untuk mewujudkan zona integritas yang bebas dari korupsi, dengan pelayanan publik yang lebih efisien, profesional, dan transparan. “Layanan Pusat PVTPP saat ini jauh lebih kuat dan responsif” ujarnya. Ali Jamil mengatakan bahwa Pusat PVTPP sejauh ini telah berbenah dengan hal yang sangat mendasar yaitu budaya kerja dan kedisiplinan pegawai.

Hal ini sesuai dengan aspek zona integritas yaitu di area manajemen perubahan serta area manajemen SDM yang saling berkaitan. Untuk diketahui, manajemen SDM menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa seluruh pegawai dan sumber daya manusia di organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan untuk menciptakan zona integritas yang bebas dari korupsi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Baca juga : Terangi Desa Terpencil, Kementerian ESDM Pasang Ratusan PJU-TS di Wilayah Subang

"Tidak lupa bahwa kunci keberhasilan kinerja adalah disiplin pegawai, mulai dari kedisiplinan absensi kehadiran dengan tidak datang terlambat ke kantor, bekerja cepat dan tuntas. Saya yakin dengan SDM yang disiplin, memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dan berkompeten tentunya akan menjadi aset yang kuat mendukung peningkatan pelayanan publik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat PVTPP Kementan, Leli Nuryati mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 layanan yang menjadi kunci kesuksesan PVTPP dalam mewujudkan WBK. Layanan pertama adalah perlindungan varietas tanaman, kedua layanan pendaftaran varietas tanaman dan ketiga layanan perizinan pertanian Pusat PVTPP menetapkan target nilai indeks kepuasan eksternal sebesar 3.50 (skala likert).

Dari hasil pengukuran survey untuk 3 kelompok layanan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM tertinggi diraih oleh layanan perlindungan varietas tanaman yang mencapai skor 3,85. Layanan kedua adalah perizinan pertanian dengan skor 3,82 dan layanan ketiga adalah pendaftaran varietas tanaman yang memiliki skor 3,61.

Baca juga : Dukungan Kembali Menguat, Sejumlah Tokoh Pemuda Papua Temui KBRI di Papua Nugini

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan eksternal dan internal dengan akan meningkatkan target kinerja Pusat PVTPP di tahun 2025 yang akan menjadi dasar motivasi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. “Kami harap dengan layanan publik yang berkualitas,” katanya.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima harus diwujudkan melalui sikap disiplin serta memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi, nepotisme, dan kolusi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini disampaikan Mentan Amran saat melakukan penandatanganan pakta integritas oleh pejabat Eselon I di lingkup Kementan terutama dalam menjaga integritas dan transparansi sebagai dasar pelaksanaan tugas. “Kita tidak boleh bermain-main. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus melakukan pencegahan dan menghentikan praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Itu semua tidak boleh terjadi,” jelasnya. (SEP)