LampuHijau.co.id - Akibat pemberlakuan darurat militer pada Sabtu (7/12/2024) lalu, di Korea Selatan (Korsel), Presiden Yoon Suk Yeol akhirnya dimakzulkan. Pemerintah Indonesia pun diminta mengambil pelajaran dari gejolak politik di negeri K-Pop tersebut.

Hal itu akibat Presiden Yoon Suk Yeol secara gegabah menggunakan kekuasaannya untuk mengumumkan keadaan darurat. Padahal yang terjadi adalah persoalan politik biasa, yang dipicu oleh persoalan pribadi dirinya dan perseteruan dengan parlemen Korsel.

"Ini pelajaran yang penting buat kita. Artinya memang Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata itu, memang punya wewenang kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat. Tetapi, power rakyat nggak boleh disepelekan, tidak boleh di take for granted (tidak dihargai) dalam bahasa gaulnya," kata Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim dalam Gelora Talks bertajuk 'Gejolak Politik di Negeri K-Pop, Ada Apa?' Rabu (18/12/2024) sore.

Menurut Henwira, kekuasaan Presiden itu sangat besar, bisa menonaktifkan seluruh institusi negara dan memusatkan kekuasaan dalam genggamannya, apabila negara dalam keadaan darurat.

Baca juga : Rawan Dipolitisasi Cagub Tertentu, Rio: Peremajaan RT-RW-LMK Harus Ditunda

"Artinya menggunakan kekuasaan itu, perlu ada standar requirement atau persyaratan yang ketat. Jadi Presiden tidak bisa mentang-mentang menggunakan kekuasaannya, tanpa ada urgensinya," ujar Henwira.

Apalagi kemudian terbukti, ternyata tidak ada ancaman serangan dari Korea Utara (Korut) yang dijadikan dalih oleh Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan keadaan darurat.

"Ternyata ini hanya masalah politik yang harusnya diselesaikan melalui mekanisme politik biasa. Parlemennya terjadi perpecahan, parlemennya pecah dipicu skandal korupsi istrinya (Kim Keon-hee)," terangnya.

Selain itu, pelajaran lain yang bisa diambil dari gejolak politik di negeri K-Pop adalah masalah transparasi dan keberanian dalam mengingatkan pemimpin, apabila salah dalam membuat kebijakan.

Baca juga : Peringati HAN, Polresta Cirebon dan KPAID Gelar Lomba Tari, Ini Daftar Pemenangnya

"Harus berani ngomong ke bos-nya (Presiden, red) kalau memang benar atau salah. Jangan asal bapak senang, tapi menjerumuskan. Sehingga kita bisa mencegah, apabila tidak ada urgensinya atau salah. Harus berani mencegah," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, pakar hukum international Universitas Indonesia Prof. Arie Afriansyah mengingatkan, kondisi yang terjadi di Korsel bisa saja terjadi di Indonesia. Apalagi penggemar K-Pop di tanah air sangat besar.

"Penggemar K-Pop di Indonesia ini sangat banyak, pasti mereka memperhatikan proses yang sedang terjadi di Korea Selatan. Mereka juga pasti akan memperhatikan proses yang sedang terjadi di sini," kata Arie.

Proses demokrasi di Korsel itu, kata dia, mengajarkan perlu adanya check and balance antara Presiden dan parlemen dalam kehidupan bernegara dan demokrasi.

Baca juga : Media Miliki Peranan Penting Terhadap Citra Kerja DPR RI

"Dan yang bertarung, semua terlihat juga memiliki kedewasaan dalam berpolitik, mau menerima. Dan rakyatnya juga tidak tinggal diam, melakukan upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan rapi. Kita lihat bagaimana rapinya demonstrasi di Korea Selatan, pakai balon dan bernyanyi nyanyi," tambahnya.

Sementara pengamat hubungan international Universitas Parahyangan Bandung Ratih Indraswari mengatakan, apa yang terjadi di Korsel sekarang adalah sebagai harmoni budaya dan perlawanan sosial.

"K-Pop berhasil membentuk suatu gerakan sosial atau social movement. Penggemarnya yang besar berhasil diberdayakan. Idol-idol mereka ini memiliki hubungan emosional yang sangat intens, karena untuk jadi anggota harus ditraining dulu yang berat. Sehingga mereka punya tujuan dan identitas yang jelas," pungkas Ratih. (Asp)