Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Gelora: Kenaikan Gaji Guru Bentuk Political Will Pemerintahan Prabowo

Partai Gelora gelar Gelora Talks terkait profesionalitas dan kenaikan gaji guru di masa pemerintahan Prabowo. (Foto: ist)
Kamis, 5 Desember 2024, 10:45 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki 'political will' atau kemauan politik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, termasuk di dalamnya soal kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru.

"Jadi, apa yang disampaikan Pak Prabowo soal kenaikan gaji guru itu adalah sebagai bentuk political will atau kemauan politik dari pemerintah," kata Sarah Handayani, Ketua Bidang Pendidikan DPN Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk 'Guru, Kesejahteraan, Profesionalitas dan Masa Depan Indonesia Emas 2045, Rabu (4/12/2024) sore.

Seperti diketahui, pada peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang digelar di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024) lalu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru-guru ASN dan PPPK, serta guru-guru non-ASN.

Namun Sarah mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo harus dilihat secara menyeluruh. Sebab tidak sekadar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gaji guru saja, tetapi juga peningkatkan tunjangan sertifikasi dan kompetensi guru dalam mengajar.

Baca juga : Tingkatkan Kualitas Good Corporate Governance, DAHANA Gelar Pelatihan Manajemen Risiko

"Pak Prabowo ingin melakukan revolusi pendidikan, seperti juga yang dicita-citakan Partai Gelora. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM kita, maka bagian terkecil dari tulang punggung suatu bangsa itu, adalah kualitas manusianya. Maka pemerintah perlu membuka akses pendidikan untuk semua warga negara," terangnya.

Artinya revolusi pendidikan itu meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan. Lalu profesionalitas, kualitas, kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan guru-guru. Karena guru adalah kunci untuk kebangkitan dan tonggak bagi berdirinya sebuah negara. Apalagi pemerintah juga telah menyusun visi Indonesia Emas 2045.

"Mudah-mudahan dengan adanya political will, keinginan politik dari pemimpin kita, maka semuanya bisa terjadi. Partai Gelora akan mengawal revolusi pendidikan ini," tandas dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka ini.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Persatuan Guru RI (PB PB PGRI) Dudung Abdul Qodir menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru.

Baca juga : Tingkatkan Penerimaan Pajak, DJP Jabar II Bersinergi dengan Pemda Kabupaten Cirebon

"Sebab kemajuan suatu bangsa tergantung dari pendidikannya. Bangsa tersebut akan maju jika memperhatikan, memuliakan, memartabatkan, mensejahterakan, memprofesionalkan dan melindungi para guru," katanya.

Untuk itu, pentingnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kesejahteraan guru. "Selain itu, perlu ada transformasi tata kelola yang membuat profesi mengajar menjadi profesi paling bergengsi di Indonesia. Sebab, selama ini profesi guru kurang diminati, selalu dinomor duakan," tambahnya.

Sementara pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Prof. Ibnu Hamad mengatakan, besarnya alokasi anggaran pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 20 persen sejak 2010 hingga sekarang, belum membawa dampak secara signifkan pada peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

"Sampai sekarang tidak ada impact-nya bagi pendidikan kita, baru pada output saja. Anggaran 20 persen yang diatur di ruang fiskal kita, belum membawa kemajuan dan peningkatan terhadap kualitas pendidikan kita. Mohon maaf IQ kita katanya masih di angka 70," ujarnya.

Baca juga : Tingkatkan Investasi, Pemkot Tangerang Mantapkan Pemahaman PPAT Soal Pajak Daerah

Menurut dia, guru harusnya bisa menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan dengan profesionalitasnya. Guru dituntut untuk memiliki kapasitas dan kompetensi mengajar, sehingga tidak muncul istilah guru profesional dan guru amatir.

"Faktanya banyak guru yang tidak sejahtera, tetap mengajar secara profesional. Sementara yang sudah sejahtera justru tidak profesional dalam mengajar, karena berpikirnya hanya soal kesejahteraan saja, standarnya gaji," pungkas Ibnu. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal