LampuHijau.co.id -
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengalokasikan anggaran Rp18 miliar lebih untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp16 miliar lebih.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka mengenai hasil kinerja TGUPP. Mengingat, tim yang dipimpin Amin Subekti itu digaji menggunakan APBD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anggara Wicitra mengatakan, lonjakan anggaran untuk TGUPP harus berbanding lurus dengan target pencapaian. Untuk diketahui, saat ini anggaran TGUPP berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"PSI akan menjalani fungsi pengawasan kami. Karena anggaran TGUPP itu melekat pada Bappeda dan menggunakan APBD, jadi kami akan awasi dengan seksama pencapaian kinerjanya," katanya kepada wartawan kemarin.

Baca juga : NasDem DKI Jakarta Tak Masalah Anggotanya Gadaikan SK

Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019, alokasi anggaran untuk tim bentukan Anies ini mendapat alokasi anggaran Rp18.999.440.000. Sementara pada 2018 anggaran TGUPP tercatat Rp16.206.375.000, sedangkan di 2017 Rp890 juta.

Selain itu, dia mengharapkan, Anies menyampaikan pencapaian yang telah dilakukan TGUPP selama ini. Mengingat mereka mendapatkan gaji dari keuangan daerah .

"Saya juga sangat berharap Pak Gubernur dapat lebih terbuka menjelaskan pencapaian dan output kerja yang telah dihasilkan oleh TGUPP selama ini. Hasil serta evaluasi kinerja mereka dibuka ke publik karena sudah dua tahun mereka dibiayai uang rakyat dan tiap tahun jumlahnya selalu meningkat," jelasnya.

Anggara juga meminta kepada TGUPP untuk lebih terbuka terhadap masukan dan kritik, salah satunya dengan DPRD DKI Jakarta. Karena pada dasarnya dibentuknya TGUPP untuk memudahkan kinerja kepala daerah mencapai visi dan misinya.

Baca juga : Menpora Tiga Kali Dipanggil KPK Selalu Mangkir, Jadi TSK Nggak Bisa Mangkir Lagi

"Kami juga meminta TGUPP juga lebih terbuka dan tidak menutup diri, harus bisa bersinergi dengan institusi-institusi yang ada, termasuk dengan kami di DPRD, selama tujuannya sama yaitu mengadministrasikan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan warga Jakarta," tutupnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, tidak ingin mengomentari lebih jauh soal kenaikan alokasi anggaran tersebut setiap tahunnya. Hanya saja, dia masih mempertanyakan alokasi anggaran TGUPP yang dibebankan pada pos anggaran Bappeda.

"Kalau kami di PDIP, sebetulnya mengikuti saja rekomendasi Kemendagri agar TGUPP yang diadakan dengan biaya melekat pada operasional gubernur. Jadi seharusnya dibiayai dana operasional gubernur," kata Gembong saat berbincang dengan wartawan kemarin.

"Tapi karena tidak mau, maka alokasi TGUPP ditempelkan di anggaran Bappeda," sambungnya.

Baca juga : Sosok Pemimpin Baru Partai Golkar Selain Airlangga Hartarto - Bamsoet

Untuk pertanggungjawaban atas kinerja TGUPP, sambung Gembong, disampaikan Bappeda. Padahal dalam laporan Bappeda, kata dia, hanya melaporkan hal bersifat administrasi, seperti pembayaran gaji.

"Jadi (laporannya) bukan suatu kinerja yang bisa diukur. Karena yang bisa menilai kinerja adalah gubernur. Tapi setiap rapat pertanggungjawaban dengan Bappeda kita tanya outputnya, semisal TGUPP ini mencerminkan percepatan atau perlambatan. Hasilnya ada tampak gak untuk masyarakat?" katanya.

Oleh karena itu, Gembong berharap pada anggaran TGUPP tahun berikutnya dievaluasi. "Sebab, manfaatnya secara langsung tidak tampak. Sebab kalau kita tambah, bermanfaat untuk rakyat tidak? Kalau memang dirasakan maksimal tentu tidak perlu minta pasti kita tambah. Tapi kan tidak signifikan, seharusnya jangan," jelas Gembong.
(ADT)