LampuHijau.co.id - Ketua Komite III Filep Wamafma meminta berbagai permasalahan PON XXI Aceh-Sumut tidak terulang lagi di ajang PON berikutnya.

Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kemenpora Gunawan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), di Ruang Padjajaran, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

"Jika dibandingkan dengan PON Papua, itu meriah sekali. Bahkan sepertinya itu (PON XX di Papua) terbesar di seluruh Indonesia. Hal yang sama seharusnya dialami oleh PON Aceh-Sumut, tapi kita tidak melihat itu," ujar Filep.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pengawasan Komite III DPD RI, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan PON XXI tersebut.

Baca juga : Buntut Ormas Duduki Lahan SMAK Dago, Pihak Yayasan Minta Jokowi Turun Tangan

Pertama, adanya keterbatasan dalam kesiapan infrastruktur, di mana sebagian venue masih belum selesai dibangun dan masih dilakukan renovasi. Kedua, ditemukannya keterbatasan anggaran, terutama dengan adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat untuk kegiatan PON XXI di Sumut.

Ketiga, banyak keluhan dari atlet terkait akomodasi yang kurang layak. Keempat, kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PON XXI.

"Dan kelima, persiapan atlet dan kontingen kurang didukung dengan sarana dan prasarana latihan untuk meningkatkan daya saing," terang senator dari Papua Barat ini.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Menpora Gunawan Suswantoro mengatakan, tidak menampik adanya permasalahan dalam event nasional terbesar di Indonesia tersebut.

Baca juga : Porwanas Banjarmasin, Kesit: PWI Jaya Terjunkan Kontingen Besar

Meski begitu, oa mengklaim bahwa penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut terbukti sukses dan menjadi event PON terbesar dalam sejarah.

PON XXI juga dinilai menghasilkan peningkatan prestasi atlet. Selain itu, PON XXI juga dianggap telah sukses memberdayakan ekonomi daerah.

"Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto di Aceh dan Sumut sebesar 2,1 persen, dan mampu mendorong peningkatan sektor pariwisata dan UMKM," tutur Gunawan.

Meski diklaim sukses oleh Kemenpora, namun anggota DPD RI dari Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara juga menyampaikan kekecewaannya terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut. Di menganggapnya belum optimal dari segi fasilitas dan pendanaan.

Baca juga : KPK Ungkap 2 Pejabat Keuangan Punya Aset Kripto Sampai Miliaran Rupiah

Dia juga mengkritik pemerintah pusat yang dinilainya kurang mendukung sepenuhnya dari segi pendanaan PON. Dari usulan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk membangun venue, diturunkan menjadi Rp 1,1 triliun. Dan akhirnya hanya memperoleh Rp 400 miliar.

"Ini sangat tidak fair, soal anggaran yang harusnya disiapkan secara utuh oleh pemerintah. Ini kekecewaan masyarakat Sumut yang harus saya sampaikan. Kami harap ini tidak terjadi lagi di masa depan, terutama di PON selanjutnya yang akan diselenggarakan di NTB dan NTT," tandas Dedi. (Asp)