LampuHijau.co.id - Anggota DPR RI F-Demokrat, Herman Khaeron mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah pesta demokrasinya rakyat. Yang mana rakyat dengan sukacita mengikutinya menyalurkan pilihannya tanpa harus ada tekanan, ancaman.

"Dan tentu proses demokrasi sejatinya adalah terbuka atas pilihannya. Proses demokrasi membebaskan setiap orang untuk memilih dengan sesuai pilihannya itulah proses demokrasi.

Oleh karena itu, dalam konteks menuju kepada Pilkada damai ya tentu kita harus memaknai ini adalah sebagai pestanya rakyat," ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'Menyongsong Pilkada Serentak 2024 dengan Penuh Damai' di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Namun, meski begitu dirinya mengingatkan harus juga mewaspadai dari sebuah terminologi pestanya rakyat. Menurutnya, beberapa kali pengalaman Pilkada kita damai.

"Justru sekarang kita menginginkan, bahwa kedewasaan bagi para kandidat. Kedewasaan dalam proses demokrasi bagi seluruh calon-calonnya. Pasalnya, di Pilkada juga persaingan personalnya lebih kental," terangnya.

Baca juga : Tokoh Lintas Agama di Kota Tangerang Deklarasi Dukung Sachrudin-Maryono

Terkait urusan personal para calon, mereka tentu ini yang harus dijaga oleh masing-masing personal tersebut. Bahkan semestinya ada undang-undang (UU) atau  pasal di dalam UU Pilkada yang memberikan sanksi kepada para calon yang menyebabkan terjadinya kegaduhan.

"Bahwa sesungguhnya bagi kandidat siapapun yang menyebabkan keretakan, yang menyebabkan kegaduhan. Yang menyebabkan atau terjadinya provokasi yang pada akhirnya terjadi perpecahan di masyarakat semestinya ada sanksi," tegas politisi partai Demokrat ini.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI F-PKB, Luluk Nur Hamidah mengungkapkan, yang harus diwaspadai saat Pilkada akan hadir adalah jangan sampai mencederai perasaan publik.

"Jangan sampai kemudian ada perasaan publik yang dicederai, sehingga Pemilukada ini tidak dapat menghasilkan apa dan menghadirkan prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan untuk semua kontestan yang ada.

Karena apa? Karena di sana ada incumbent atau bahkan ada pihak-pihak yang bekerja untuk calon tertentu dengan cara-cara yang tidak patut menurut kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kita harus melakukan tugas mengawal agar Pilkada ini benar-benar menjadi semangat dan esensi dari demokrasi yaitu keadilan," ungkapnya.

Baca juga : Pramuka Wujudkan Generasi Muda yang Berkarakter dan Berjiwa Pancasila

Pilkada juga menurutnya harus ada kejujuran dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi demokrasi kita di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, peran media dan juga masyarakat menjadi sangat penting agar jangan sampai terjadi mobilisasi sumber daya.

"Misalnya negara yang menggunakan APBN atau bahkan APBD hanya untuk mendukung pasangan paslon tertentu. Ya, karena ini pasti akan menyakiti suara publik masyarakat secara umum," jelasnya.

Luluk juga mengingatkan harus mewaspadai keterlibatan aparat keamanan, khususnya yang ada ditingkat lokal atau pun pusat (Jakarta) untuk memenangkan calon Pilkada di daerah, baik itu tingkat provinsi ataupun juga di kabupaten atau kota.

"Mudah-mudahan Pilkada kali ini benar-benar akan menghasilkan suatu proses apa namanya demokrasi yang sehat. Dan, juga hasilnya pun memberikan rasa apa ya kenyamanan bagi masyarakat banyak," tandas politisi yang juga maju sebagai Cagub Jatim ini.

Baca juga : Jelang Pilkada Serentak, Polresta Cirebon Musnahkan Ribuan Miras Berbagai Merek

Sementara pengamat politik, Ujang Komarudin mengatakan, kalau masyarakatnya masih miskin dan lapar, pendidikan masih rendah, demokrasi pun tidak akan berkualitas.

"Intinya kalau masyarakat yang masih miskin masih lapar, jangan berharap kita bicara demokrasi secara sehat dan berkualitas.

Artinya, ini akar masalah yang tidak pernah disentuh karena dari zaman 2004 dan sebagainya sampai zaman sekarang bantuan itu tidak pernah mengendapkan kemiskinan kita. Ini problem bagi saya bukan hanya problem pemilu, ada problem kebangsaan juga," paparnya. (Asp)