LampuHijau.co.id - Keinginan DPR RI untuk merevisi Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi dan pemilihan calon pimpinan lembaga antirasuah yang bertentangan dengan semangat antikorupsi membuat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di ujung tanduk kehancuran. Itu yang disampaiakan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo

Baca juga : Kukuhkan Anggota PKPPI, Jimly Sebut Prospek Jasa Perpajakan Sangat Cerah

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/9).
Plemahan KPK diawali dengan panitia seleksi KPK yang sudah menghasilkan sepuluh nama calon pimpinan yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Menurut dia, hal seperti itu akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak. "Kedua, hari ini 5 September 2019, Sidang Paripurna DPR yang menyetujui revisi Undang-undang KPK menjadi RUU Insiatif DPR. Terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK," kata Agus. 

Baca juga : Dinilai Punya Kemampuan, DPP PKS Amanahkan Suhaimi Jadi Wakil Ketua

Agus menganggap, RUU itu bisa mengancam independensi KPK. Di antaranya penyadapan dipersulit dan dibatasi. Lalu, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR. "Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi. Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agungm. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria," kata Agus.
Selain itu, kata Agus, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkasm Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan juga dihilangkan. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas. "Tak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam," kata Agus.
Agus sendiri menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. "Akan tetapi, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK," tutup Agus.(LHTJ)