LampuHijau.co.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera berharap agar para anggota DPR RI yang baru (2024-2029), harus selalu bertindak cepat dalam merespons urusan rakyat dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

DPR RI juga harus memiliki ketajaman substansi serta kehormatan sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat.

"DPR harus benar-benar dekat dengan rakyat dan tidak meninggalkan siapa pun rakyat itu," tuturnya dalam dialektika demokrasi dengan Tema 'HUT DPR RI ke-79: Legacy dan Harapan Wakil Rakyat' di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Menurutnya hal itu harus diwujudkan baik dalam pembahasan anggaran, undang-undang, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Ia pun mencontohkan, seperti halnya UU Pilkada, harus mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan mendukung kepentingan politik segelintir orang.

Baca juga : Antisipasi Kemarau, DAHANA Bantu Saluran Air Bersih Untuk Warga di Desa Padaasih

"Contoh konkretnya keperpihakan kepada rakyat itu, ya seperti pembahasan RUU Pilkada, ya harus ikuti keputusan MK. Untung saya tidak ikut membahas, meski kemudian RUU Pilkada itu disahkan sesuai putusan MK," ujar Mardani.

Lebih lanjut Mardani mengkritik fenomena "no viral, no justice", yang menurutnya bukanlah cara yang tepat untuk menegakkan keadilan. Pasalnya, sistem kelembagaan yang belum berjalan dengan baik sering kali menyebabkan rakyat harus membuat suara mereka viral untuk mendapatkan perhatian.

“Padahal, dalam beberapa hal, suara rakyat bisa jadi misleading atau diarahkan. Yang pasti, DPR harus perhatian kepada yang lemah, memihak kepada rakyat, rakyat dan rakyat.

Sayangnya, otokritiknya DPR malah pro elite, seperti UU IKN, UU Pertambangan, UU Jalan Tol. Sedangkan, RUU PRT yang belum juga disahkan, UU Masyarakat Adat dan lain-lain," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menekankan pentingnya peran birokrasi dalam menyampaikan kinerja DPR kepada publik.

Baca juga : Anggota DPR RI Kiai Maman Harap Masjid Jadi Pusat Edukasi dan Ekonomi Umat

"Tugas kami adalah bagaimana menyampaikan apa yang dilakukan oleh DPR kepada publik melalui jurnalisme positif. Hal itu menyadari bahwa masyarakat masih kurang memahami peran DPR dalam tata negara, sehingga Biro Pemberitaan DPR berupaya membangun narasi yang mendekatkan DPR dengan rakyat," katanya.

Citra DPR sendiri di mata publik memang mengalami fluktuasi. Namun dia optimis, seiring keterbukaan dan kerja sama dengan media serta para influencer, citra kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR bisa meningkatkan meskipun tidak signifikan.

"Dari survei yang kami lakukan, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR pernah naik tajam sebesar 12 persen, meski kemudian mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Khususnya pasca pengesahan RUU Pilkada yang diprotes mahasiswa. Dan kembali bagus lagi citranya setelah RUU Pilkada itu sesuai keputusan MK," ujar Indra.

Sementara pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, pentingnya DPR untuk lebih aspiratif dan akuntabel dalam setiap langkah politiknya.

Baca juga : Oknum Anggota Polres Subang Diduga Gelapkan Mesin Pabrik, Kerugiannya Rp700 Juta

Ia menyebutkan bahwa DPR sebagai lembaga politik harus mampu menjadi ruang diskusi yang sehat di antara kekuatan politik.

“Di tengah perbedaan pandangan politik, DPR harus tetap menjadi tumpuan harapan masyarakat. Seperti dalam kasus pengesahan RUU Pilkada,” ujarnya.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat ditingkatkan melalui transparansi dan keterbukaan. Untuk itu, dirinya pun mendukung apa yang menjadi langkah dan ide keterbukaan kinerja DPR melalui Biro pemberitaan DPR RI.

"Masyarakat harus melihat bahwa DPR bekerja dengan sungguh-sungguh dan semua proses politiknya dapat diakses dengan mudah," tandasnya. (Asp)