Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, DPR: Perlu APBN dan Kebijakan Mikroprudensial Industri Keuangan

Diskusi forum legislasi di Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. (Foto: ist)
Selasa, 27 Agustus 2024, 23:01 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perlu kebijakan fiskal yang namanya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai instrumennya.

Lanjutnya, kebijakan mikroprudensial yang berkaitan dengan industri keuangan juga dibutuhkan supaya transmisi kebijakan ke sektor keuangan betul-betul bisa diwujudkan.

"Untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi berkualitas tersebut, kita perlu kebijakan moneter sebagai instrumen untuk mendorong supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa dicapai. Kita perlu kebijakan mikroprudensial yang berkaitan dengan industri keuangan kita supaya transmisi kebijakan ke sektor itu betul-betul bisa diwujudkan," tuturnya dalam diskusi Forum Legislasi 'Mengupas RAPBN 2025' di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, tiga instrumen fiskal moneter dan mikroprudensial yang ada 14.000 triliun. Sedangkan uang berputar di perbankan kita ada 10 sampai 12 triliun per hari.

Baca juga : Pekerja Menolak Tapera, DPR: Pemerintah Harus Kaji Ulang dan Sosialisasikan

"Perputaran uang di pasar modal betul-betul kita harus berpikir secara sungguh-sungguh, bagaimana supaya ini bisa ter-delivery ke sektor riil. Ini yang transmisi kebijakannya belum sepenuhnya bisa kita wujudkan," terang politisi Gerindra tersebut.

Untuk APBN 2025 sendiri, dirinya yakin dan percaya semangat keberlanjutan mewarnai dalam penyusunannya.

"APBN 2025 semangat keberlanjutan itu tercermin, pertama akomodasi program yang menjadi program prioritas di pemerintahan Prabowo -Gibran nantinya.

Di dalam usulan nota keuangan misalnya, program makan bergizi gratis. Apa faktanya selain dalam rancangan ada di dalam Undang-Undang Kesehatan memang sudah ada satu pasal yang mengatur tentang perlunya pemerintah segera membentuk semuanya," tandasnya.

Baca juga : Cetak Atlet Berkualitas, Pemkot Tangerang Gelar Turnamen Futsal se-Tangerang Raya

Pada kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago mengatakan, Indonesia masih akan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen kalau porsi pendapatan produk domestik bruto (PDB) di sektor industri masih di bawah angka 20 persen.

"Dalam beberapa tahun terakhir, porsi pendapatan negara dari sektor industri terus turun sehingga sulit diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi seperti yang dinikmati oleh China, India, dan Vietnam," ujarnya.

Menurutnya, salah satu prasyarat untuk mencapai Indonesia Emas 2045 adalah dengan memacu pertumbuhan ekonomi.

“Ini yang tidak kita sadari. Porsi dari PDB atas sektor industri turun terus,” ucap Andrinof.

Baca juga : Pertama Kali, RS Hermina Adakan Kegiatan Cardiovascular Event

Bahkan, dirinya mengaku berani taruhan kalau pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah mencapai enam persen tanpa memacu pertumbuhan sektor industri. "Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah akibat RAPBN tidak berorientasi pada pembangunan jangka panjang dengan penekanan investasi di bidang industri," pungkasnya. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal