LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap, peningkatan anggaran kesehatan yang kini mencapai 5,5 persen dari total APBN atau sebesar Rp 197,8 triliun mampu menjawab berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat, dengan fokus pada perubahan paradigma dari kuratif ke promotif dan preventif.

Hal itu dikatakan politisi Golkar yang akrab disapa Melki ini, saat diskusi Dialektika Demokrasi "Membedah Pidato Presiden di Bidang Kesehatan yang Kian Membaik" di Gedung Nusantara I, DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

"Paradigma kesehatan di Indonesia kini bergeser ke arah promotif dan preventif, dan ini menjadi sangat penting untuk didukung oleh anggaran kesehatan yang memadai," tuturnya.

Baca juga : Relawan Bakti BUMN Tanam Pohon dan Beri Bantuan ke Masyarakat Subang

Menurutnya, program transformasi kesehatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan, yang menekankan pada penguatan pelayanan kesehatan di tingkat paling dasar, seperti posyandu dan puskesmas adalah kuncinya.

"Posyandu dan puskesmas ini adalah kunci dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah terpencil," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Kapuskes TNI, Mayjen (Purn) dr Ponco Agus Prasojo, Sp.B-KBD menyoroti angka stunting Indonesia sebesar 21,5. Menurutnya, meski belum mencapai target WHO di bawah 20 persen, capaian itu sudah bagus.

Baca juga : Pembahasan PP UU Kesehatan Tidak Libatkan Publik, Komisi IX DPR: Berharap Tidak Ada Benturan

"Itu tinggal edukasi perbaikin gizi untuk ibu hamil, karena akan memengaruhi pertumbuhan janin. Selain itu, yang penting adalah perbaikan ketimpangan sosial ekonomi. Perbaikan itulah yang akan mampu mengoptimalkan program promotif dan preventif kesehatan masyarakat, yang akan melahirkan generasi yang sehat dan memiliki intelektual,” jelasnya.

Sementara Guru Besar Fakultas Kedokteran Univeritas Indonesia Prof. Dr. Toar Jean Maurice Lalisang, Sp.B-KBD mengatakan, sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, artinya daerah terpencil.

Pasalnya, Indonesia berbeda dengan negara lain, yang terdiri dari kepulauan, maka program kesehatan ini sudah mencakup wilayah pinggiran Indonesia.

Baca juga : Gebyar Kesejahteraan Sosial Dekatkan Akses Pelayanan kepada Masyarakat

"Artinya, negara hadir untuk menangani kesehatan masyarakat dan diharapkan mampu mengidentifikasi masalah stunting, karena dampakmya sangat luas,” ujarnya.

Karena itu, Indonesia harus percaya diri dengan program kesehatannya sendiri, dan tidak harus sesuai standar WHO.

“Sebab, standar itu tergantung siapa yang bikin. Bahwa promotif dan preventif ini paling utama dalam menangani kesehatan. Sehingga harus ada prioritas, eksekusi, SDM menjadi strategis, dan kesehatan itu bukan hanya pelayanan, tapi agent of change (agen perubahan) untuk terwujudnya generasi yang unggul,” pungkasnya. (Asp)