Berkunjung ke PKS, Kaesang: Presiden PKS Harusnya Jadi Gubernur Jakarta

Ketum PSI Kaesang Pangarep bersama Presiden PKS Akhmad Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. (Foto: ist)
Selasa, 9 Juli 2024, 08:37 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Mengunjungi Kantor DPP PKS dan bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum PSI Kaesang Pangarep menyebut sebagai pemenang Pemilu di Jakarta, Presiden PKS harusnya menjadi Gubernur. Hal itu diutarakan Kaesang saat berbicara terkait Pilkada Jakarta 2024.

Dirinya berpendapat, seharusnya PKS sebagai pemenang Pemilu 2024 di Jakarta, mengusung kadernya sendiri di Pilgub Jakarta.

"Ya, ini menurut saya pribadi ya Pak, Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Sebagai pemenang di Jakarta, dan lebih elok kalau mengusung gubernur. Pak Presiden PKS harusnya menjadi gubernur," tutur Kaesang di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024) kemarin.

Berita Terkait : PWI Wawasan Kebangsaan, Diapresiasi Plt. Gubernur Lemhanas

Lebih lanjut dirinya menegaskan, tidak akan menyodorkan dan menawarkan nama dirinya ke PKS. Dan terkait koalisi dengan PKS, akan dibahas di PSI.

"Di forum tadi sudah pasti saya tidak menyodorkan nama saya ke DPP PKS. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul itu, nanti kami akan bahas kembali di PSI," ungkap Kaesang.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Syaikhu mengatakan, nama Kaesang Pangarep menarik untuk Pilgub Jakarta 2024. Akan tetapi ia menegaskan, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS sudah menentukan Anies Baswedan-Sohibul Iman.

Berita Terkait : Dukungan kepada Puan Maharani sebagai Presiden Menggema di Sulawesi Utara

"Ya sangat menarik, tetapi semua kan dalam rangka kalau di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah dalam DPTP. Hanya saja di musyawarah DPTP yang lalu, keputusan yang sudah dikeluarkan adalah tadi Anies-Sohibul," tegas Syaikhu.

Sementara Syaikhu menjelaskan, kolaborasi PKS dengan PSI tetap bisa diwujudkan di daerah lain. PKS juga akan melakukan pembahasan jika ada usulan nama baru yang muncul.

"Ya tentu kita kalau memang ada usulan baru, tentu kita harus bahas kembali di DPTD, apakah setuju atau tidak. Jadi, ini mekanisme yang ada di PKS, saya kira sudah jelas seperti itu. Tetapi kan masih sangat terbuka di daerah-daerah lain kan juga kita bisa bersama-sama antara PKS dan PSI," pungkas Syaikhu. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal