Akhmad Syaikhu Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Perwakilan Parpol

Pimpinan MPR RI Bambang Soesatyo dan Hidayat Nurwahid silaturahmi kebangsaan kepada Presiden PKS Akhmad Syaikhu, Senin, 8 Juli 2024. (Foto: ist)
Senin, 8 Juli 2024, 21:37 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid melakukan silaturahmi Kebangsaan dengan menyambangi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dalam pertemuan itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan aspirasinya, agar Pimpinan DPR mendatang diisi oleh perwakilan sembilan partai politik (parpol) yang lolos di DPR periode 2024-2029.

"Usulan Presiden PKS Ahmad Syaikhu agar semua partai politik yang ada di DPR bisa memiliki wakil di pimpinan DPR periode mendatang. Menurut pendapat pribadi saya, patut dipertimbangkan. Sehingga dengan adanya perwakilan setiap partai politik di pimpinan DPR akan memiliki manfaat yang besar dalam memperlancar komunikasi antar partai politik di Senayan," tutur politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Menurut Bamsoet, hal itu juga sudah diterapkan dan dibuktikan oleh MPR periode sekarang. Di mana semua partai politik dan perwakilan DPD memiliki satu wakil di pimpinan MPR.

Selain itu, pengurus DPP PKS, dikatakannya, sepakat untuk dilakukan kajian mendalam terhadap UUD 1945. Terlebih, konstitusi terikat oleh realitas zaman, karenanya konstitusi tidak boleh 'anti' terhadap perubahan.

Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan mungkin dihindarkan.

Baca Juga : My Telkomsel Jadi Super App, Tawarkan Fitur Lengkap untuk Gaya Hidup Digital

"Konstitusi yang dimiliki bangsa Indonesia harus berupa konstitusi yang hidup (living constitution) dan bekerja (working constitution). Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang mampu menjawab segala tantangan dan dinamika zaman.

Sementara konstitusi yang 'bekerja' adalah konstitusi yang benar-benar dijadikan rujukan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," terang Bamsoet.

MPR sendiri ,diungkapkannya, telah melakukan empat kali amendemen. Namun sejumlah kalangan menilai masih terdapat kelemahan sistematika dan substansi pada konstitusi pasca amendemen.

"Persoalan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga negara, tidak adanya lagi garis besar haluan negara, serta sistem demokrasi pemilihan langsung yang kebablasan, masih menyisakan problematika tersendiri. Ditambah kenyataan bahwa perubahan konstitusi tidak serta-merta menumbuhkan budaya taat berkonstitusi," ungkap politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Golkar ini.

Untuk itu, pimpinan MPR sepakat dengan pengurus DPP PKS bahwa nantinya apabila dilakukan amandemen UUD NRI 1945, perubahan yang dilakukan adalah perubahan menuju arah perbaikan.

"Semisal kembali menghadirkan pokok-pokok haluan negara sebagai bintang arah pembangunan nasional, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga memiliki kewenangan subjektif superlatif, perbaikan sistem demokrasi pemilihan langsung yang bebas dari pratik transaksional ataupun menghadirkan kembali utusan golongan masuk ke dalam MPR Ri," papar Bamsoet.

Baca Juga : Anggota DPD RI Terpilih dari Papua Bantah Kabar Yorrys Didukung Seluruh Senator Papua untuk Pimpin DPD RI

Seperti diketahui, sebelum bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu, pimpinan MPR sudah bertemu Presiden Joko Widodo, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono.

Pimpinan MPR juga telah bertemu Ketua MPR RI ke-11 Amien Rais, Ketua MPR RI ke-14 Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

"Direncanakan tanggal 11 Juli 2024, pimpinan MPR akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kemudian dilanjutkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum PPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan.

Terakhir, pimpinan MPR akan bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sebagai penutup rangkaian Silaturahmi Kebangsaan MPR RI serta menyerahkan 'Dokumen Kearifan Bangsa' sebagai masukan untuk pemerintahan mendatang," pungkas Bamsoet.

Pada kesempatan yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, kehadiran Pimpinan MPR di DPP PKS dirasa sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan. Dimana hal itu menunjukkan bahwa MPR memperhatikan kondisi riil parpol.

“Banyak hal yang disampaikan oleh Pimpinan MPR terkait perkembangan terkini. Selain itu, beliau juga meminta masukan untuk penyempurnaan kehidupan berbangsa ke depan,” ujarnya.

Baca Juga : Jakarta Pusat jadi Pilot Project Audit Energi oleh Dinas Tenaga Kerja

Dikatakannya, kunjungan silaturahmi tersebut merupakan kolaborasi yang sangat efektif antara MPR dengan parpol dan elemen anak bangsa. Sehingga bila kebersamaan ini bisa dijalin, maka sesulit apapun persoalan dapat terurai.

“Itulah pentingnya silaturahim, persaudaraan dan kolaborasi. Upaya untuk penyempurnaan berbagai peraturan, merupakan keniscayaan. Khususnya bila berbagai elemen anak bangsa memang menghendaki,” tegas Syaikhu.

Meskipun untuk mewujudkannya memerlukan kajian yang mendalam. Dimana itu semua juga akan mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045.

“Dan bukannya set back atau mundur ke belakang. Hal ini semua harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Syaikhu. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal