LampuHijau.co.id - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah diputuskan sebagai pemenang pilpres 2024. Menteri Pertahanan yang berpasangan dengan walikota Solo Gibran Rakabuming Raka ini memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59%. 

Unggul jauh dari Anies Rasyid Baswedan-Ahmad Muhaimin Iskandar yang memperoleh 40.971.906 atau 24,95% dari suara sah serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang hanya mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah. 

Hasil tersebut membuat pria 72 tahun itu menjadi presiden kedelapan Republik Indonesia. Sebuah capaian yang panjang mengingat jalan yang dirintis mantan Danjen Kopassus untuk menjadi presiden dimulai sejak 2004 lalu.

Meski sudah ditetapkan sebagai pemenang, Prabowo terhitung tenang dan jauh dari perayaan yang besar-besaran. Ia tampak berada di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, saat KPU mengumumkan hasil pilpres, Rabu (20/3). 

Bersama para ketua umum partai koalisi, ayah satu anak ini banyak mengumbar senyum kepada awak media yang sudah menunggunya. Prabowo menyampaikan pesan perdamaian dalam pidato singkatnya. 

Ia mengatakan, pemilu kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Pemilu, pilpres terutama sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati, yang memilih 02 kita hormati, yang memilih 01 kita hormati, yang memilih 03 kita hormati, kita bersatu. 

Ajakan persatuan bisa dimaknai sebagai pesan tersirat dirinya ingin merangkul dua kubu yang menjadi lawan politiknya dalam helatan lima tahun tersebut.

Tak lama setelah pertemuan itu, Prabowo safari ke sejumlah ketua umum partai, baik yang berkoalisi dengannya ataupun tidak. Sehari setelah diumumkan, dirinya bertemu ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

Baca juga : Kapolri Sebut Situasi Kamtibmas Pada Masa Pemilu 2024 Aman Terkendali

Dalam pertemuan buka puasa bersama itu, Zulkifli mengatakan kader terbaik partai berlambang matahari itu akan disiapkan untuk membantu kabinet mendatang.

Menteri Perdagangan itu menyebut beberapa nama, seperti Asman Asbur, Yandri Susanto, Eddy Soeparno dan Totok Daryanto.

Tak lama setelahnya, Prabowo mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jumat (22/3). 

Pertemuan itu kali pertama dilakukannya paska pemilu 14 Februari. NasDem bergabung dengan paslon 01 Anies-Muhaimin. 

Galang Koalisi Besar

Pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh bukan hanya silaturahmi biasa. Mengingat kunjungan terjadi di tengah isu hak angket yang terus bergulir. 

Meski hingga kini belum ada langkah konkret dari isu tersebut, namun komunikasi yang coba dibangun pemenang pilpres itu bisa ditandai bagian dari cara langkah meredam isu hak angket. Apalagi NasDem menjadi salah satu motor untuk menggalang hak angket.

Adanya pertemuan itu dapat membuat hak angket menjadi layu sebelum berkembang. Prabowo seperti paham untuk menggembosi kekuatan politik 01 dan 03 dengan bertemu dengan tokoh-tokoh kunci.

Baca juga : Panwaslu Kecamatan Pusakajaya Awasi Masa Tenang Pemilu 2024

Pertemuan ini seperti taktik dari koalisi 02 setelah sebelumnya presiden Jokowi bertemu dua menteri asal PKB Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar. Presiden bahkan menyampaikan salam pada Cak Imin lewat abangnya yang juga menteri Desa tersebut.

Dua pertemuan penting itu dapat dikatakan sebagai langkah konkret agar hak angket mentok dan tidak jalan. Tinggal bagaimana Prabowo kemudian bertemu dengan PDIP yang secara hubungan masih terhitung baik.

Awal Maret ini Prabowo dikabarkan menjenguk Gubernur Sulawesi Utara yang juga bendahara DPP PDI Perjuangan Olly Dondokambey. Olly merupakan lingkaran inti dan salah satu orang kepercayaan sang ketua umum Megawati Soekarno Putri. Langkah zig-zag politik Prabowo menjadi penanda kalau dirinya ingin membangun koalisi besar dalam kabinetnya.

Jika komunikasi yang dibangunnya berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin semua kekuatan politik akan dipegangnya. Tinggal menunggu waktu apakah bakal terwujud pertemuan Prabowo dengan Megawati.

Seperti diketahui, hubungan Megawati dan Prabowo terhitung baik. Mengingat pada 2009 lalu, dirinya pernah menjadi cawapres Megawati. Begitupun ketika 2012 lalu saat dirinya menyokong Jokowi dalam pilkada DKI Jakarta. Yang kemudian kita ketahui bersama DKI Jakarta menjadi jalan lapang bagi Jokowi untuk menggapai kursi RI 1.

Pun begitu ketika dalam pilpres 2019 lalu, Prabowo bahkan dibuatkan nasi goreng hasil racikan Megawati Soekarno Putri. Politik nasi goreng bahkan dibilang sebagai awal rekonsiliasi hubungan kubu Prabowo dan Jokowi. Yang bisa dibilang koalisi tersebut berlanjut dalam pemilu tahun ini. Hasilnya bahkan mengantar purnawirawan TNI itu menggenggam singgasana RI 1.

Meski langkah politik sang jenderal mendapat sambutan hangat dari NasDem dan PKB, tetapi tak lantas hal itu membuatnya mudah untuk bikin koalisi besar. Mengingat isu hak angket masih berjalan, tetapi karakter partai-partai yang mudah lompat pagar, rasa-rasanya strategi Prabowo akan berjalan mulus.

Dengan menggandeng NasDem plus PKB, akan membuat koalisi cukup gemuk. Dukungan 50 persen lebih sudah ditangannya. Ini yang akan membuat Prabowo mudah menjalankan pemerintahannya.

Baca juga : Polri Ajak Masyarakat Menyukseskan Pemilu 2024

Apalagi jika PKS mau diajak bergabung, lengkap sudah koalisi sang jenderal. Sepertinya dukungan partai besutan Akhmad Syaikhu tidak begitu terjal, mengingat PKS merupakan mitra setia Prabowo di pemilu 2014 dan 2019. Jadi secara komunikasi hubungannya terjalin baik. Tinggal bagaimana dirinya mengatur pertemuan dengan petinggi PKS itu.

Jika koalisi besar ini terwujud tentunya iklim demokrasi akan kembali gelap. Mengingat salah satu peran sentral DPR adalah sebagai penyeimbang eksekutif. Jika tidak ada kontrol dikhawatirkan cek and balances tidak akan berjalan dengan baik.

Kita bakal berada pada massa yang mana eksekutif berada di atas angin tanpa ada yang mengawasinya. Itu bisa menjadi penanda demokrasi tidak berada pada rel yang seharusnya. 

Lalu siapa yang akan mengawasi jalannya pemerintahan jika semua partai politik di DPR bergabung dengan Prabowo? Jawabannya dengan menggalang kekuatan masyarakat sipil, para akademisi, para jurnalis, aktivis. Sebab jika tidak dilakukan kekuasaan akan berjalan semaunya. Kekuasaan akan hilang kendali. Jika ini terjadi, ratusan tahun silam sejarahwan terkemuka Lord Action sudah mengingatkan tentang kuasa mutlak.

Kata-katanya paling terkenal adalah “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely” (“Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen. Rasa-rasanya kita perlu merenungi itu. 

 

Firdaus Rahmadi

Wartawan, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang