Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Tinggal dua bulan lagi, tepatnya pada Oktober 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dilantik kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode keduanya. Kini, Presiden Jokowi dikabarkan sedang sibuk dengan nama-nama calon menteri yang diajukan para partai pendukungnya di Pilpres 2019. Bahkan, isu yang berhembus sekarang ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai telah mendapat tekanan dari sejumlah pihak untuk mendapatkan jatah kursi menteri di Kabinet Kerjanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno meminta kepada semua pihak agar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi dalam mengatur komposisi kabinet periode 2019-2024. "Itu hak prerogatif presiden, dan presiden tidak usah ditekan-tekan," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (31/7/2019).
Ia juga meminta Koalisi Indonesia Kerja (KIK) agar terus solid dan tidak ada keretakan sama sekali. "Itu hanya dinamika. Yang kami bangun kebersamaan," tandas Hendrawan Supratikno.
Baca juga : Pro dan Kontra RUU PKS Terus Tarik Ulur di DPR RI
Sementara, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengaku, partainya siap menerima berapapun jatah kursi menteri dari presiden terpilih Jokowi. Meski begitu, anggota Komisi III DPR ini meyakini jika Presiden Jokowi tidak akan mengurangi jumlah nama-nama yang diusulkan pihaknya.
Seperti diketahui, PKB sebelumnya pernah menyatakan, mereka meminta jatah 10 kursi menteri pada Kabinet Kerja jilid II nanti. "Ya usulan PKB tetaplah. Tapi yang harus dipahami tentu usulan itu yang mau diterima berapa itu terserah Pak Jokowi," kata Karding saat dihubungi wartawan, Rabu (31/7/2019).
Untuk penempatan pos-pos menteri, PKB juga akan menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi. "Mau ditempatkan di mana itu kewenangan Pak Jokowi. Jadi saya kira kita akan menunggu apakah ada kader-kader PKB yang nanti dipilih untuk menjadi salah satu pembantu beliau," tutur Karding.
Sedangkan, Sekjen DPP PPP Arsul Sani justru menampik isu Cawapres terpilih KH. Ma’ruf Amin yang disebut-sebut tidak dilibatkan dalam proses menyeleksi calon menteri. "Pandangan yang melihat Ma’ruf Amin tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet adalah keliru," tandas Arsul saat dihubungi wartawan, Rabu (31/7).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, hal yang aneh jika Wapres terpilih tidak dilibatkan dalam proses pemilihan calon menteri. "Mempersilakan kelompok-kelompok relawannya boleh usulkan calon menteri, masak Wapresnya tidak boleh," kata dia.
Arsul juga menjelaskan, saat ini Jokowi baru tahap menerima masukan atau usulan baik terkait dengan postur kabinet maupun calon menteri. Jadi masih polling inputs, belum dibahas apalagi diputuskan. "Saya yakin kalau sudah pada tahap pembahasan maka baik parpol maupun Wapres terpilih tentu akan diajak rembukan oleh Pak Jokowi," tandas Arsul.
Baca juga : Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Kivlan Zen, Status Tersangka Sah
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, idealnya komposisi kabinet adalah kabinet ahli (zaken kabinet) atau kabinet dengan komposisi dari koalisi terbatas, yaitu secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional. "Pengangkatan anggota kabinet sepenuhnya berlandaskan hak prerogatif presiden. Presiden kemungkinan berhasil membentuk kabinet ahli atau kabinet koalisi secara terbatas jika hak prerogatif ini dijalankan penuh, dan presiden melepaskan diri dari tekanan dan intervensi kelompok manapun," kata Pangi di Jakarta, Rabu (31/7).
Pangi memandang, loyalitas menteri harus sepenuhnya kepada presiden (tunggal). Sebab, menteri dari unsur kader partai memiliki dualisme loyalitas yakni ke presiden sekaligus ke parpol asalnya. “Selain melaksanakan platform presiden, para menteri dari unsur partai juga berkepentingan membesarkan partai, presiden harus mampu mengendalikan kabinet sehingga potensi loyalitas ganda para menteri dapat diminimalisasi," jelasnya.
Oleh karena itu, menteri dari unsur parpol seharusnya tidak memiliki jabatan strategis di partainya. "Sekali lagi, presiden harus mampu mengendalikan kabinet secara tegas, efektif tanpa ada loyalitas ganda para menterinya," tandas Pangi. (DED)
