LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, narasi pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja dihembuskan oleh kelompok kiri dan kanan, yakni pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 dan 3.

Menurutnya, mereka marah dan melihat kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang mengusung narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi sudah tidak bisa dibendung lagi.

"Jadi intinya, adalah semua yang muncul karena kepepet, sebenarnya itu manifestasi dari kegalauan saja. Bahwa konsepsi yang kita bangun sejak awal, tentang keberlanjutan dan rekonsiliasi itu memang sulit dilawan," kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks 'Narasi Pemakzulan Jokowi, Upaya Menghadang Laju Prabowo-Gibran?' Rabu (24/1/2024) sore.

Menurut Fahri, konsep keberlanjutan dan rekonsiliasi tersebut sangat kuat. Sehingga, tidak mungkin dihadapkan dengan konsep-konsep yang tidak jelas, sebagai akibat dari ketidakjelasan sistem pemilu dan mekanisme pembentukan koalisi.

"Kami betul-betul mengambil posisi sebagai keberlanjutan dan rekonsiliasi kabinet, yang mendukung perjalanan yang sudah ditempuh oleh para pemimpin sebelumnya untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Bahkan Fahri menilai, upaya untuk membangun Indonesia Emas 2045, yang oleh Partai Gelora disebut Indonesia sebagai superpower baru ini susah untuk dilawan oleh paslon yang membawa konsep marah-marah dan konsep kecewa.

Baca juga : Narasi Pemakzulan dan Pemilu Curang, Mahfuz Sidik: Bahayakan Negara dan Bangsa

"Gagasan ini sudah terlalu kuat, memang susah untuk dibongkar, meskipun kelompok kanan mengambil capres di tengah jalan yang dianggap hero, itu semua konsepnya kemarahan. Terakhir, muncul adanya kekecewaan dari Ganjar dan kawan-kawan, khususnya PDIP, karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. Jadi, kelompok kanan itu konsepnya marah-marah, kelompok kiri ini konsepnya kecewa," ungkapnya.

Karena itu, kata Fahri, tidak mengherankan apabila hasil survei pasangan Prabowo-Gibran sangat tinggi, sehingga dicari berbagai cara untuk menurun elektabilitas paslon 02 seperti melempar isu para menteri mau mundur, pemakzulan dan lain-lain.

"Semua cara-cara dan jurus-jurus dipakai oleh 01 dan 03, itulah yang terjadi. Saya tidak tahu, apakah dalam tiga minggu lagi ada lagi yang mereka pakai untuk mematahkan benteng keberlanjutan dan rekonsiliasi," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Isu pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo yang mencuat belakangan ini sebagai upaya menghambat laju elektabilitas Prabowo-Gibran. Fadli menyebut, isu pemakzulan yang dihembuskan jelang Pemilu 2024 ini dari sisi timing dan urgensi tidak mewakili kehendak rakyat.

"Ini isu dari elite tertentu. Ini upaya untuk menciptakan situasi kondisi agar kemudian approval rate Jokowi turun," kata Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu melanjutkan, isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi diharapkan kelompok tertentu agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.

Baca juga : Konvoi Perpisahan Arief-Sachrudin Disambut Antusias Ribuan Warga Kota Tangerang

"Dengan turunnya approval rate ini menghambat Prabowo-Gibran, sehingga diharapkan Pilpres bisa dua putaran," tandas Fadli Zon.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disuarakan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kelompok Petisi 100 itu, mekanismenya tidak ketemu.

"Kalau dilihat mekanismenya itu tidak ketemu, upaya pengkhianatan berat yang dijadikan alasan untuk pemakzulan tidak ada. Mekanismenya yang harus ditempuh juga panjang, sementara kita semua sekarang fokus Pemilu 2024. Tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan," kata Doli Kurnia.

Doli menegaskan, Presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran apapun seperti yang dituduhkan oleh Kelompok Petisi 100, terbukti tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen.

"Masyarakat sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya kira isu pemakzulan ini hanya dipakai sebagai alat politik saja, tapi rasanya itu sulit," tambah Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, upaya pemakzulan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Kelompok Petisi 100 itu, hanya sekadar main-main. Sehingga tidak perlu ditanggapi, hanya buang-buang waktu saja.

Baca juga : Wujudkan Indonesia Superpower Baru, Fahri Hamzah: Harus Jadi Mimpi dan Kosakata Dulu

"Itu main-main saja, tinggal tidur saja, buang-buang energi kalau ditanggapi dan direspon. Itu barang akan layu sebelum berkembang, karena tidak ada elemen kunci yang akan melaksanakan," kata Margarito.

Elemen kunci yang dia maksud adalah tokoh-tokoh politik seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bembang Yudhoyono (SBY) dan lain-lain.

"Kalau mereka semua merespons dan bertemu, baru bisa jalan ini barang, karena ada elemen kuncinya. Tapi ini, tidak ada tokoh partai politik yang merespon, yang bisa meneruskan ke DPR menjadi sebuah laporan," pungkasnya. (Asp)