LampuHijau.co.id - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai sebuah ormas belum juga diperpanjang. Hal tersebut diduga lantaran FPI menolak Pancasila.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan tidak memperpanjang izin SKT untuk FPI jika tidak tunduk pada Pancasila. Menurut Jokowi, pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT bila ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi kala itu, Minggu (28/7/2019).

Baca juga : Jubir PA 212 Sarankan BIN Lacak Aktor yang Mau Gagalkan Pelantikan Jokowi-Maruf

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Presiden Jokowi hanya memperingatkan FPI untuk taat pada ideologi negara. “Pak Jokowi memberikan warning saja, menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh ormas yang ada,” kata Tjahjo, Selasa (30/7/2019).

Menurut Tjahjo, Presiden mempersilakan keberadaan ormas, termasuk FPI namun tetap sesuai dan taat pada ideologi negara. Hal itu tidak bisa ditawar. “Silakan ormas, mau ormas keagamaan, mau sifatnya sosial, apapun juga harus menerima ideologi negara secara konsisten,” ujarnya.

Tjahjo pun mengatakan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) tidak hanya menelaah perpanjangan izin FPI. Namun, ada 400.000 ormas yang terdata di Kemendagri dan Kemenkum HAM. Setiap SK ormas tersebut habis, penelaahan akan dilakukan. Pengecekan termasuk apakah AD-ART ormas tersebut menerima Pancasila.

Baca juga : Amien Rais Minta Jatah Menteri, PKB: Jangan Ngatur-ngatur!

"Itu pasti SKT nya kalau habis masa berlaku ya semua dicek betul. Khususnya yang menyangkut AD-ART, menerima Pancasila atau tidak. Itu saja intinya," kata Tjahjo.

Sementara, Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menanggapi santai pernyataan terbaru dari Mendagri Tjahjo Kumolo terkait isu SKT tersebut. Mendagri Tjahjo mengaku akan mengecek dulu, apakah FPI yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat itu masih menerima ideologi Pancasila atau tidak.

Menurut Munarman, sebenarnya hal tersebut tak perlu dipertanyakan. Dia malah balik bertanya, sejak kapan Kemendagri menjadi lembaga screening. “Wkwkwk sejak kapan ada lembaga screening ini?” ujar Munarman seperti dilansir JPNN, Selasa (30/7). (LHTJ/JPNN)