LampuHijau.co.id - Kalangan aktivis meyakini bahwa institusi Polri mulai pucuk pimpinan sampai lapisan bawah akan berlaku netral dalam Pemilu 2024.

Menurut Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey dalam diskusi tentang Netralitas ASN, TNI-Polri Berperan Sukseskan Pemilu 2024 di Kopi Oey, Sabtu 25 November 2023, surat telegram dari Kapolri adalah rujukannya.

"Surat Telegram agar anggota bersikap netral sudah jelas dan itu clear," tambah Kelrey.

Kelrey justeru menyindir ide tentang Panja Netralitas Polri yang digulirkan oleh DPR. 

Baca juga : Ihsan Tegaskan Forkabi Netral di Pilpres 2024

Kelrey mempertanyakan ide DPR yang hanya menyebut Panja netralitas Polri saja, sedangkan institusi lain seperti BIN, TNI, ASN dari tingkat kelurahan sampai kepala daerah juga berpotensial tidak netral.

"Kenapa netralitas tidak diarahkan ke BIN, TNI, atau kementerian lainnya. Kenapa harus Polri. Polri itu seksi jadi bahan tudingan," katanya.

Ia berpesan kepada Kapolri agar tidak goyang menghadapi cobaan di tahun politik ini. 

Ia menyakini melalui telegram yang dikeluarkan itu bisa menjaga anggotanya agar netral di tahun politik ini.

Baca juga : Antisipasi Bullying, Kapolsek Sagalaherang Sampaikan Pesan Kamtibmas kepada Pelajar

Sedangkan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah juga meyakini Polri akan netral.

Ia juga merujuk langkah Kapolri yang sudah menurunkan telegram tentang aturan Polri dan keluarga besarnya untuk netral.

"Saya meyakini betul 1.000 persen bahwa Polri akan netral, justru saya agak mengkhawatirkan lembaga lain di luar Polri,” katanya. 

“Kapolri yang sekarang saya lihat cukup professional. Dia bisa menyikapinya dengan sangat bijak," tambahnya.

Baca juga : Awas! Sanksi Tegas Buat Jaksa yang Tidak Netral di Pemilu 2024

Mardiansyah juga menyayangkan netralitas itu hanya ditudingkan ke tubuh Polri.

"Kalau bicara korelasi kepentingan-kepentingan kenapa hanya Trunojoyo yang disorot. Kenapa bukan lembaga lainnya," tambahnya.

Ia sepakat bahwa perangkat negara harus netral dan fair. Tidak hanya kepolisian yang harus netral, tapi juga perangkat negara lainnya. (WAH)