Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Nasib dan kesejahteraan para petani tembakau ke depannya akan tergantung oleh tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Seperti diketahui, Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam negeri begitu besar dan menyerap tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Namun segala bentuk regulasi yang mengatur masih belum.dirasakan mendukung dan memihak para petani komoditas strategis nasional ini.
Menanggapi hal itu, ketiga tim pemenangan dari capres dan cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024 mendatang pun berjanji, capres-cawapres yang dijagokannya akan memperhatikan dan memperjuangkan nasib dan kesejahteraan para petani tembakau jika dipercaya memimpin pemerintahan yang baru.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah mengatakan, pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sejak awal sudah konsisten dalam persoalan petani tembakau karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Saya kira posisi kami atau AMIN, yang pertama melindungi petani tembakau. Itu merupakan satu hal yang tak bisa ditawar. Jadi, petani memiliki hak konstitusional untuk dilindungi oleh negara mereka juga punya hak juga untuk mendapatkan jaminan bahwa kerja-kerjanya dilindungi. Baik itu produksinya atau pasca produksinya. Bahkan termasuk juga untuk perlindungan kesejahteraan keluarga petani tembakau. Ini menjadi sangat penting,” kata Juru Bicara Timnas Amin ini, yang hadir secara virtual dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'Menilik Visi Calon Presiden 2024 tentang Keberlangsungan Lapangan Kerja pada Industri Hasil Tembakau' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Selain itu ia mengatakan, persoalan tembakau juga menyangkut tenaga kerja. Di mana banyak sekali industri hasil tembakau (IHT). Mulai dari pemetik, perajam, kemudian sampai pelintingnya, bahkan sampai kepada toko klontong.
“Kalau dulu saja lebih kurang sepuluh juta tenaga kerja yang berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau. Maka kita perkirakan betapa besarnya serapan tenaga kerja di satu sisi. Kedua, kontribusi pertembakauan bagi ekonomi nasional dan kalau itu kita semua pasti tak akan mengabaikan cukai rokok yang sangat besar, Rp 178 triliun,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi menyatakan, tembakau bukan hanya merupakan persoalan kesehatan, melainkan hak hidup petani sebagai warga negara, ekonomi rakyat kecil. Persoalan sosial dan juga industri.
“Jadi, dari tembakau saja itu mempunyai spektrum yang lebih luas dari sekedar kesehatan,” ucapnya.
Bahkan politikus PAN ini juga menegaskan, posisi Prabowo dan Gibran adalah pro petani tembakau. Bukan hanya petani tembakau, Prabowo dan Gibran juga membela petani varietas lain serta nelayan Indonesia.
"Mereka bukan hanya sekadar bekerja tapi dia menjadi way of life. Menjadi gaya hidupnya. Oleh karena itu, menjadi petani sudah ada UU, pemberdayaan dan pelindung petani dan nelayan. UU tentang pangan dan beberapa UU yang berkaitan dengan petani. Jadi sekarang tinggal implementasi dari UU,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Tim Penenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Wisnu Brata. Dikatakannya, dari tiga capres dan cawapres yang ada saat ini, hanya Ganjar dan Mahfud yang paling menyatakan pembelaan terhadap petani, khususnya tembakau.
Baca juga : Pelajar PKBM Karya Sejahtera Diingatkan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika
“Kenapa? Jadi pada saat 2013, saya dan teman-teman yang lain, kami bertemu dengan beliau (Ganjar Pranowo) menyampaikan permasalahan petani tembakau. Dan ternyata beliau menanggapi dengan baik. Sehingga setiap kami melakukan proses perjuangan petani tembakau, beliau berani statemen di beberapa media, bahkan sempat mengantar kami di TV untuk bertemu dengan Menkes saat itu,” ungkap Wisnu.
Menurut Wisnu, kenaikan cukai tertinggi terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan harga rokok di era Jokowi paling termahal di dunia.
“Teman-teman petani tembakau tentu sangat kaget dengan kenaikan cukai yang bertubi-tubi. Bahkan pernah naik di 2020, naiknya 23 persen. Dan saat itu terjadilah gejolak. Karena semua variabel rokok, plastik tidak mungkin.
Yang terjadi adalah menekan bahan baku. Cengkeh dan tembakau sehingga petani di 10 provinsi itu terutama 4 provinsi penghasil untuk industri menjerit seketika. harapan yang dulu kita melihat cahaya dan kemudian redup,” terangnya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, di kesempatan yang sama mendesak agar nantinya para capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 mendatang dapat mempertahankan keberadaan petani maupun industri hasil tembakau (IHT).
“Saya mengimbau dan meminta kepada seluruh capres dan cawapres agar di dalam rencana strategi visi dan misi tetap harus mempertahankan keberadaan daripada pertembakauan nasional kita. Inilah bentuk keseriusan dan kehadiran negara. Juga untuk melawan kaum anti tembakau yang mempunyai agenda terselubung,” tandasnya.
Baca juga : Hasil Survei Indikator, Erick Thohir Figur Potensial Cawapres
Sementara Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Sahminudin menjelaskan, ada lebih dari enam juta orang tergabung dalam keanggotaan organisasinya secara nasional. Namun sepertinya tidak ada aturan dari pemerintah yang berpihak kepada petani tembakau.
Padahal, menurut dia, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis. Produk tanaman ini digunakan oleh industri yang banyak memberikan pendapatan negara, serta menyerap tenaga kerja yang amat besar. Bahkan dengan lantang Sahminudin menilai menilai, rancangan tersebut hanya mengakomodir kepentingan investor, bukan masyarakat.
"Ini tentu tidak baik kan jika peraturannya terlalu berorientasi ke bisnis dan investasi yang begitu sempit. Sementara industri dan petani yang ada di baliknya malah cenderung dirugikan," cetusnya. (Asp)
