LampuHijau.co.id - Anggota DPD RI, DR. H. Alirman Sori mengatakan, dalam perjalanan bangsa ini nilai-nilai Pancasila telah terlupakan. Bahkan, dalam berdemokrasi pun tidak lagi sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pancasila.

"Kalau kita jujur melihat fenomena saat ini, pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sebagaimana kita ketahui bersama. Seharusnya semua kebijakan dan keputusan negara yang dibuat oleh siapapun, mulai dari level yang tertinggi sampai level terendah itu, harus menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri," tutur Alirman Sori, dalam Dialog Kenegaraan DPD RI 'Kembali Menjalankan dan Menerapkan Sistem Bernegara Pancasila sesuai Rumusan Para Pendiri BangsaBangsa' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Bahkan menurutnya, berdasar konstitusi pasal 1 ayat 2, dimana kedaulatan ditangan rakyat bisa kita rasakan dan jawab bersama. Pasalnya, dalam praktik yang terjadi kedaulatan tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.

Baca juga : Dinas PUP ESDM DIY Susun Rekomendasi Biaya Pembangunan Grha Pers Pancasila

"Kalau saya melihat praktik kedaulatan rakyat itu dipegang oleh segelintir orang. Kalau di eksekutif dipegang oleh orang tertentu yang menentukan arah mana yang dia suka, sesuai dengan keinginan kelompok. Kemudian di rumpun legislatif, juga berayun seperti itu, hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja.

Padahal perinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, memberikan ruang yang besar kepada rakyat untuk menentukan arah bagaimana bangsa dan negara ini," terang legislator dari Sumatera Barat ini.

Bahkan, hal itu pun terjadi di politik hingga pemerintah. Di ma kata Alirman, sudah tidak sesuai lagi dengan semangat konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara.

Baca juga : Pembangunan Septic Tank Komunal di Rusun Tanah Tinggi Bikin Warga Sesak Nafas

"Politik dipegang oleh segelintir elit saja, pemerintah ditentukan oleh segelintir elite saja. Inikan sebenarnya tak sesuai dengan semangat konstitusi dan pancasila sebagai dasar negara. Dan seperti yang saya katakan tadi, semua kebijakan negara itu harus berlandaskan pancasila," tambahnya.

Untuk itulah kenapa DPD mendorong kembali ke jalan yang benar. Agar kembali menerapkan sistem bernegara pancasila sesuai rumusan para pendiri Bangsa.

"Karena ada kekhawatiran kita yang sangat luar biasa. Gaduh yang terjadi di Republik ini, Itu semuanya benturan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, semangat kebhinekaan yang kita miliki ini adalah merupakan sarana untuk merekat perbedaan dalam kebersamaan, itu yang kita tinggalkan," tandasnya.

Baca juga : Tekan Polusi Udara, Heru Minta Semua Pihak Ikut Berpartisipasi

Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyoroti eksistensi Pancasila sebagai dasar pertahanan anak muda dari disrupsi global dan digital. Menurutnya, dunia saat ini tidak ada lagi batas. Keberadaan Teknologi telah mempercepat informasi dan perubahan diterima oleh masyarakat.

"Lembaga-lembaga sosial cendrung tidak lagi relevan dengan kebutuhan demografi. Terjadi resistensi yang sangat tajam antara sudut pandang masa lalu, saat ini, dan rencana masa depan. Disrupsi sosial, budaya, ekonomi, dan politik merusak tatanan formal yang sudah terbentuk," ujarnya.

Untuk itu, dikatakannya, perlu terjemahan pancasila yang sesuai dengan kebutuhan demografi. "Misalnya, nilai-nilai solidaritas yang dulu sering dicontohkan lewat Gotong-Royong, saat ini bisa dengan olahraga. Nilai-nilai moral, kemanusian, keadilan, dan persatuan bisa diterjemahkan lewat konten yang mudah dipahami oleh anak muda. Diskusi-diskusi Pancasila itu harus sering melibatkan anak-anak muda, karena secara demografi jumlahnya lebih besar dan akan terus produktif," pungkasnya. (Asp)