LampuHijau.co.id - Dukungan PAN kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini nampaknya masih mengalami gejolak di internal partainya. Bahkan, permintaan jatah kursi menteri oleh pendiri PAN, Amien Rais, dikritik partai pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, partainya akan mendukung pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan tanpa ada syarat-syarat. "Oleh karena itu, kita nggak pakai syarat-syarat. Kita mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia,” kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ketua MPR RI ini pun menjawab pertanyaan awak media, ketika disindir pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang akan memberikan kesempatan kepada Jokowi-Ma'ruf. "Pak Amien kan mengatakan, kita akan memberi kesempatan kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf sampai lima tahun, itu bahasa Pak Amien. Saya kira itu bahasa yang paling halus ya,” ujar Zulkifli.

Menurut dia, yang diucapkan Amien tersebut sama dengan ucapannya selamat dan doa untuk Jokowi. "Kalau bahasa saya, kita dukung dan doakan agar Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sukses memimpin Indonesia, sehingga dapat berubah menjadi lebih baik lebih adil dan lebih sejahtera, yang saya kira subtansinya sama," tandas Zulkifli.

Baca juga : Tak Mungkin Jadi Menteri, Ahok: Saya Sudah Cacat

Di tempat terpisah, internal PAN justru bergejolak karena memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Wakil Ketua DPW PAN Jawa Tengah Agung Wisnu Kusuma menyindir pihak-pihak yang ingin merapat ke kubu Jokowi-Amin diibaratkan 'takut kelaparan'. "Yang ingin bergabung itu kemungkinannya kecil. Hanya individu saja yang takut lapar. DPW PAN Jawa Tengah tetap akan konsisten menjadi oposisi," tegas Agung saat dikonfirmasi wartawan, Senin (22/7).

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan pemasangan spanduk yang bertuliskan “DPW PAN Jawa Tengah Bismillahirrohmanirrohim Kami Oposisi. Bersama Rakyat Bahu Membahu Membangun Indonesia”, yang dipasang di depan kantor DPW PAN Jateng Jalan Mukharom, Kedungmundu, Tembalang, Semarang.

“Itu bukti jika kami tetap konsisten menjadi oposisi. Ini juga supaya biar jelas 'jenis kelamin'-nya. Hampir mayoritas DPD PAN Jateng sepakat untuk di luar pemerintahan," tegas Agung.

Dikonfirmasi terpisah, PKB tak segan menyindir permintaan Amien Rais dengan syarat pembagian kekuasaan sebesar 55:45 bila PAN masuk ke dalam pemerintahan. Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid, mengatakan, PAN adalah pendatang jika jadi merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menilai aneh, bila PAN tiba-tiba mengatur-atur kendati sempat berkoalisi di pemerintahan 2014-2019.

Baca juga : Kadis Citata Janji Permudah Perizinan Kalangan Bawah

"PKB, NasDem, PDIP, Golkar atau semua partai yang tergabung itu tidak mensyaratkan bagi-bagi kursi. Ini aneh, tamu baru datang malah ngatur-ngatur," kata Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi III DPR ini pun menyebut transaksi yang diminta Amien Rais layaknya perantara pedagang sapi. Permintaan PAN itu dinilai bukan wujud dari rekonsiliasi. "Di kampung saya itu namanya belantik, itu orang dagang sapi. Jangan porsi itu dijadikan bagian dagang sapi. Saya yakin Pak Amien Rais atau semua yang ada di sana berpikiran yang sama. Jadi andai pun ada rekonsiliasi itu bukan bagi-bagi kursi," tutur Jazilul.

Oleh sebab itu, Jazilul yakin Jokowi dan partai koalisi tak berkenan dengan pengajuan syarat dari Amien. "Rekonsiliasi itu bersama-sama membangun negara baik di dalam maupun di luar," tandas Jazilul.

Hal senada juga diungkapkan oleh PDIP, yang menolak keras permintaan PAN soal penjatahan menteri dalam pemerintahan. Menurut PDIP, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. “Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta.

Baca juga : Bamsoet Minta Polri Usut Jaringan Terduga Teroris

Hasto dengan ketus meminta kepada Amien Rais, jika tak ikhlas mendukung pemerintah Presiden Jokowi sebaiknya menjadi oposisi.(DED/RIZ)