Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Anggota DPR RI Komisi II, Ahmad Baidowi mengatakan, jika Pemilu 2024 akan berjalan dengan sejuk alias jauh dari tanda-tanda kisruh dan hiruk-pikuk yang menjurus chaos. Namun, dirinya lebih menyoroti netralitas pemerintah agar tidak memihak calon tertentu.
"Kalau kita lihat, tanda-tandanya hampir kecil akan ada kisruh pemilu dan sebagainya. Terbukti, hari ini kurang dari 90 hari, tidak seperti berasa ada Pemilu. Coba dilihat, dibanding dengan tahun 2019 lalu," ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan 'Bersama Menjaga Kondusifitas Jelang Pemilu' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Menurutnya, keadaan yang sudah kondusif ini akan tercoreng jika pemerintah tidak netral alias lebih cenderung memihak ke calon atau peserta pemilu tertentu.
Baca juga : HPN 2024 di Ancol, Hendry: PWI Merah Putih Berwawasan Kebangsaan
"Pertama, kita melihat komitmen dari pemerintah dan aparat negara yang dimiliki pemerintah. Kalau pemerintahnya berpihak, maka akan terjadi perlawanan dari rakyat. Jangan sampai ada penggunaan struktur negara, aparatur negara untuk kemenangan calon-calon tertentu. Kalau itu digunakan, itu akan chaos. Dan kasihan demokrasi yang sudah kita usung sangat maju ini dirusak oleh misalkan karena hasrat kekuasaan," terang politisi PPP ini.
Dirinya pun mengapresiasi dan mensyukuri langkah Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu mengundang ketiga capres yang akan ikut berkompetisi di Pemilu 2024 mendatang.
"Alhamdulillah, kita kemarin sudah melihat dari Presiden Jokowi mengundang tiga calon presiden untuk makan di meja makan, makan siang. Beliau mengatakan, 'saya akan netral', setidaknya di meja makan," tandas Ahmad Baidhowi.
Pada kesempatan yang sama, Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, kalau kemarin kita di 2019 ada kubu 01 dan 02 yang di awal berseteru dan berkompetisi sangat kencang. Sehingga terjadi sedikit pembelahan di masyarakat.
"Maka itu sejatinya terjadi konflik politik. Tetapi bisa diselesaikan dengan cara kita namanya rekonsiliasi. Kalau bahasa teorinya namanya konsensus. Kita selalu menemukan bentuk di mana setiap konflik politik itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu hebatnya Indonesia dan saya meyakini 2024 nanti, katakanlah kalau 3 paslon di tetapkan tanggal 13 November, maka apakah nanti akan terjadi eskalasi konflik yang tinggi atau tidak?
Saya meyakini, kita punya pengalaman panjang yang setiap saat mengatakan bahwa nanti akan konflik, akan berdarah-darah, dan lain sebagainya, tapi faktanya tidak," tutur Ujang.
Baca juga : Kikis Dominasi Parpol, Anggota DPR RI Unsur Perseorangan Diusulkan Jadi Solusi
Bahkan ia mengatakan, bangsa Indonesia selalu bisa lolos dari lubang jarum. "Faktanya kita selalu lolos dari lubang jarum, yang alhamdulillah, itu bahwa bangsa kita tetap terjaga dengan dinamika pilpres yang terjadi di masa lalu maupun ke depan," tambahnya.
Ujang juga mengingatkan, Pilpres adalah jembatan untuk mencari pemimpin yang berkualitas. Dan jika prosesnya cacat, maka hasilnya tidak akan bagus.
"Saya ingin berpesan saja sama-sama teman-teman, saling mengingatkan bahwa Pilpres ini jembatan untuk mencari pemimpin yang yang berkualitas. Oleh karena itu, kalau prosesnya ini berjalan tidak bagus, kalau proses ini cacat maka kualitas demokrasi dan kualitas hasil yang didapatkan juga tidak bagus. Oleh karena itu, kesepakatan bersama teman-teman media, saya akademisi, dan anggota DPR untuk menjaga kondusifitas Pilpres 2024 nanti," pungkasnya. (Asp)
