LampuHijau.co.id - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor menilai, krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi ke depan. Seperti politik dinasti untuk melanggengkan orang dalam keluarga Presiden Joko Widodo juga berpotensi akan menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia.

Hal itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini menjadi sorotan publik atas Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, lantaran dinilai sarat dengan nepotisme. Bahkan, Presiden Joko Widodo disebut punya andil dalam putusan tersebut.

Terlebih, salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman, mempunyai hubungan kerabat dengan Jokowi. Sehingga muncul penilaian putusan itu untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.

"Dampak mengerikan dari kondisi saat ini ketika dibiarkan berlarut, adalah hancurnya demokrasi rasional. Ya, hancurnya demokrasi rasional,” tegas Firman Noor saat dihubungi pada Selasa (7/11/2023).

Baca juga : Dinasti Politik, Pengamat: Tidak Positif, Membajak Demokrasi Indonesia

Menurutnya, demokrasi dibangun berlandaskan rasionalitas, bukan ikatan kekeluargaan atau keturunan. “Kalau seseorang secara rasional dari sisi pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih baik, lebih teruji itu harus. Kalau dari anak kemarin sore simply (hanya karena) punya DNA yang sama dengan penguasa, itu demokrasi apa? Saya tidak mengerti itu,” jelasnya.

Atas hal itu ia menilai, yang terjadi di Indonesia adalah politik dinasti. Para elite hanya bekerja atas dasar kepentingan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan pilihan masyarakat banyak, tanpa mempertimbangkan kehidupan politik di masa depan.

“Yang terjadi saat ini adalah ada proses yang nir-partisipasi dalam penentuan pengkandidasian orang-orang yang berhak maju atau tidak. Penentunya di sini, sayangnya adalah ikatan keluarga. Porsi ikatan keluarga lebih besar, bukan pertimbangan yang lain-lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Profesor Politik Islam Global asal Australia, Greg Barton mengatakan, langkah Jokowi melakukan segala cara untuk meloloskan anaknya sebagai Cawapres sebagai tindakan yang terburu-buru.

Baca juga : Demi Keselamatan Warga, Polsek Binong Gelar KRYD dengan Sasaran Miras

"Sayang sekali dia (Jokowi) mau campur tangan dalam urusan keluarga. Kalau bisa lebih sabar, pasti orang tidak keberatan kalau anaknya dikasih dan disiapkan untuk masa depan. Tapi ini seolah terlalu terburu-buru," tegas Greg dalam podcast yang dipandu Akbar Faisal, beberapa waktu lalu.

Dia menilai, putusan MK beberapa waktu lalu itu banyak membuat orang kecewa. Kemudian hal ini berdampak pada wajah demokrasi di Indonesia.

“Dalam beberapa hal ada pemerosotan demokrasi di bawah pemerintahan Pak Jokowi,“ tambahnya.

Sementara Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, meski ditinggal kawan lama, namun sikap Presiden Jokowi jelas. “Bagi Jokowi pasti jalan terus. Semua sudah terjadi. Gibran sudah daftar ke KPU berdampingan dengan Prabowo Subianto. Bagi Jokowi tak ada lagi melihat ke belakang,“ kata Adi.

Baca juga : Dua Pasangan Capres-Cawapres Daftar ke KPU, Habiburokhman: Tak Terasa Getarannya

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming sudah maju sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Sebagai orang yang berkuasa, tentu Jokowi akan mengarahkan semua sumber daya untuk memenangkan anaknya.

“Fokus ke depan menangkan Gibran dengan semua resource yang ada. Terutama yang konsisten di barisan Jokowi. Sementara yang beda sikap pasti ditinggalkan,” tandas Adi. (Asp)