LampuHijau.co.id - Serangan militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 kemarin, dikatakan Anggota BKSAP DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera, harus dilihat dalam bingkai besar untuk kemerdekaan Palestina. Pasalnya, sesuai mandat konstitusi UUD 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

"Kita harus melihat akarnya, akarnya adalah kemerdekaan bagi Palestina. Kalau kita orang Indonesia ini sesuatu yang event bahkan konstitusional. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan di atas muka dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai kemanusiaan dan keadilan. Bung Karno bahkan mengatakan jelas, adalah Palestina yang bertanggung jawab kita bersama," ujar Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'Peran DPR dalam Upaya Mendukung Berakhirnya Konflik Palestina-Israel' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Menurutnya, kita harus melihat 7 Oktober 2023 itu dalam bingkai besar mewujudkan negara merdeka Palestina yang kian jauh panggang dari api. Serangan itu pun dinilainya sebagai aksi kepada dunia kalau Palestina ada.

Baca juga : Hoax Ramai Jelang Pemilu 2024, Anggota DPR: Akibat Ketidakadilan Penegakan Hukum

"Sehingga 7 Oktober itu tadi, so far mengatakan bagian dari disrupsi. Kalau buat saya bagian dari gigitan semut yang diinjak gajah diinjak banteng, ya selama-lamanya jadi harus menggigit. Beberapa jurnalis kita cukup bagus 7 Oktober itu disamakan dengan serangan 1 Maret 1949.

Di mana ketika kita dianggap sudah mati oleh Belanda, tapi dengan serangan umum 1 Maret itu walaupun cuma sebentar Jogja cuma 6 jam dikuasai. Tapi, itu menunjukkan kepada dunia internasional we are eksis we ready to fight. Itu yang dilakukan oleh saudara kita di Gaza," terang politisi PKS ini.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk di BKSAP sendiri dalam setiap forum pertemuan internasional selalu mengangkat isu Palestina. Bahkan, isu tersebut menjadi isu yang kekal belakangan ini.

Baca juga : Banyak Problematika, Anggota Komisi X: Mendikbudristek Harus Evaluasi Sistem Zonasi

Terbaru, dua hari lalu BKSAP juga turut mengundang Dubes Palestina ke DPR untuk berdialog dan sama-sama menyuarakan dan menjadikan aksi 7 Oktober tersebut sebagai sebuah momentum menyegerakan kemerdekaan bagi Palestina.

"Problem besarnya adalah bahwa suara Palestina merdeka ini kalah sekarang ini di arus mainstream media internasional. Tapi 7 Oktober itu adalah untuk kita semua. Isu Palestina jangan berhenti, jangan turun bahkan harus terus naik sampai ujung akhirnya adalah kemerdekaan buat Palestina," tambah Mardani.

Untuk itu, pemerintah, parlemen, rakyat, dan media harus bersatu untuk mewujudkan diplomasi. "Kami di DPR sedang membuat pernyataan bersama, sedang membuat tim untuk segera melakukan kunjungan ke beberapa pihak untuk segera mengeluarkan desakan agar hentikan semua kekerasan (Palestina-Israel) kembali ke meja perundingan, tapi dengan table time yang jelas. Kemerdekaan untuk Palestina," tandasnya.

Baca juga : Terkait Putusan MK, Anggota MPR: Sudah Final dan Jalankan Saja

Pada kesempatan yang sama, Shofwan Al Bhana, Pakar hubungan International Universitas Indonesia mengatakan, yang dilakukan oleh Hamas beserta militan lainnya yang membela Palestina menjadi salah satu serangan terbesar dan memberikan dampak psikologis dan korban yang besar juga.

"Menjadikan ini sebagai momentum pelajaran bahwa konflik ini tidak akan selesai kalau dia dipaksakan selesai dengan membungkam aspirasi politik Palestina melalui kekuatan militer. Dia hanya akan memupuk api dalam sekam yang mungkin hari ini selesai, tapi itu makin ditutup nanti makin besar lagi," ujarnya. (Asp)