Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Seperti tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, untuk bisa mendapatkan kursi di Senayan, partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1.
Terkait hal itu, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta doa dan dukungannya agar partainya bisa masuk dan mengirim wakilnya di DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, dirinya bertekad jika bisa masuk ke Senayan akan menghapus sistem fraksi yang selama ini berjalan di DPR RI.
Menurutnya, di parlemen nanti tidak lagi dibutuhkan Fraksi-Fraksi, karena basisnya adalah individual. "Doakan saja kita dapat 24 kursi di Pemilu 2024. Meskipun setelah saya masuk, fraksinya kita bubarkan. Karena metode pengaturan anggota dewan itu seharusnya berbasis individual. Kan pendapatnya cuma dua setuju atau tidak setuju atau abstain. Sehingga nggak perlu fraksi, itu basisnya orang-orang saja," ujar Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini saat menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi 'DPR Mengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Kemudian Fahri mengatakan, jika sistem pemunculan pemimpin itu harus diimplan dari karir yang adai dalam perjuangan partai politik. Karena untuk berlatih memimpin sebuah bangsa itu tidaklah mudah dan banyak suka dukanya.
"Nggak bisa partai politik diterpedo oleh orang yang punya uang. Ini memang agak berat kita pikirkan. Dengan segala maaf kepada teman-teman kita yang punya uang. Ini (DPR) bukan tempat kalian, kalau mau nyumbang, nyumbang aja diam-diam.
Berlatih memimpin bangsa itu suka dukanya banyak, beda dengan orang yang saban hari mikirnya untung. Jadi, kurikulum orang berpolitik itu berfikirnya berbeda dengan orang yang saban hari berbisnis. Jadi kalau mau jadi anggota partai harus dari awal, jangan jadi anggota partai karena dijanjikan akan dicalonkan," paparnya.
Baca juga : Politisi Partai Gerindra Sangat Prihatin Warga Subang Jadi Korban TPPO di Irak
Sehingga Fahri pun mengungkapkan, kenapa dirinya dan Partai Gelora lebih memilih Prabowo untuk menjadi pemimpin atau presiden berikutnya. Selain sosok Prabowo sudah menjalankan seluruh rutenya, Prabowo adalah pendiri dan kader partai.
"Jadi, kenapa saya ada hati sama Pak Prabowo, dia pendiri partai, kader partai, berbagai tahapan sudah dilalui. Tadinya kalau dia tidak jadi pejabat negara tidak populer, tinggal di Hambalang sana. Eh, begitu masuk di kementerian mulai dianggap.
Meskipun di negara kita ini, di rakyat kita itu ada bias, di mana orang yang populer di kita itu orang eksekutif. Orang kayak kita ini yang di legislatif yang ngoceh terus dianggap pengganggu. Apa yang enggak kita pikirkan kepada rakyat? Apa yang nggak kita omongkan kepada rakyat? Sudah semua lah. Nah, ini yang begini-begini ini harus kita akhiri, perbaiki. Sementara kita di dewan ini setiap hari yang bikin kontroversi tidak pernah populer," ungkapnya.
Baca juga : Turunkan 25 Bacaleg, Partai Gelora Target Raih 7 Kursi DPRD Subang
Oleh sebab itu, Fahri menganggap penguatan sistem distrik, dengan DPR di distrik kabupaten kota, dan DPD distrik provinsi itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk membuat Pemilu yang lebih mengakar melalui MPR.
"Saya mengapresiasi pidato Ibu Mega soal kembalinya MPR. Tapi tolong pakai sistem distrik. Kalau kita tidak pakai sistem distrik, nanti partai politik punya mau yang tidak maunya rakyat. Terjadi distorsi lagi, karena partai politik itu mau mengendalikan anggota dewan itu berbasis partai politik, bukan kepentingan rakyat. Jadi, mesti ada kesadaran partai politik kita memutus kendali kepada elected official (Pejabat Terpilih). Ketika seseorang terpilih oleh rakyat, putus hubungannya dengan partai politik. Hubungannya, hubungan moral saja, etik saja, karena sudah dipilih rakyat," pungkasnya. (Asp)
