Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, demokrasi memang tidak mudah dan harus ada komitmen untuk merawatnya. Pasalnya, jika tak ada komitmen, kecenderungan, dan godaan untuk absolutisme akan selalu ada.
"Karena kalau tidak komitmen untuk merawat, kecenderungan untuk absolutisme itu akan selalu ada. Saya kira kita lihat perkembangan di banyak negara sekarang di Afrika, di negara-negara Amerika latin, dan negara-negara lain. Salah satu kunci yang paling penting di dalam menahan absolutisme itu kan pembatasan masa jabatan presiden yang sudah kita sepakati di dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," tuturnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'DPR Mengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Menurutnya, godaan terhadap demokrasi tersebut selalu ada dan bukan hanya di Asia saja. Bahkan, banyak di negara-negara Afrika.
"Kalau kita lihat, di Burkinafaso, saya baru kemarin ini dari Pantai Gading itu juga seperti itu, ada kecenderungannya yang sudah dua kali massa jabatan selalu ingin ada tiga kali. Ada yang berhasil ada yang tidak, yang berhasil misalnya di negara seperti Rusia, China, Uzbekistan, di mana Mirza Zoef ini dua kali menjadi presiden, tapi belum masa jabatannya berakhir. Kemudian dilakukan referendum untuk penambahan masa jabatan presiden dan ternyata masyarakatnya 80 sekian persen menyetujui untuk perubahan konstitusi," ungkap politisi partai Gerindra ini.
Godaan-godaan dalam demokrasi di Indonesia menuju pada absolutisme ini pun dikatakan Fadli Zon akan sangat berbahaya. Terlebih, jika tak dijaga dengan komitmen secara bersama-sama.
"Sangat berbahaya, dan kalau kita tak jaga bersama-sama ini menjadi masalah juga. Kalau kita lihat DPR itu menjadi satu pilar yang sangat penting karena DPR punya tugas-tugas yang sudah konvensional (Legislasi, Pengawasan, Anggaran), di samping itu ada juga diplomasi parlemen. Dan selain itu, adalah bagaimana membuat satu keseimbangan antara kontrol dari partai politik dan kontrol terhadap eksekutif," terangnya.
Baca juga : Kejari Depok Terima SPDP Kasus Bapak Bunuh Anak dan Aniaya Istri Ampe Sekarat
"Di situlah nanti kita bisa menimbang sejauh mana terjadi check and balance terhadap keputusan-keputusan yang merefleksikan kepentingan rakyat atau tidak. Saya tidak ingin menjawab karena partai saya berada di dalam koalisi pemerintahan," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, perjalanan Demokrasi semakin hari semakin terasa dan semakin kuat dan matang. Menurutnya, hal itu tak lepas ada peran banyak lembaga negara. Salah satunya adalah tentu DPR yang mempunyai fungsi check and balances dari kebijakan ekskutif.
"Tentu check and balances tujuannya adalah untuk memastikan semua hal apa yang dilakukan oleh eksekutif itu benar-benar bermanfaat pada masyarakat. Yang pada akhirnya tujuan Indonesia ke depan adalah sejahtera, adil, dan makmur," ungkapnya.
Baca juga : Divaksin Dapat Sembako, Ibu Beranak Kembar Doakan Polisi Selalu Sehat
Sekretariat Jenderal DPR sendiri, menurut Indra, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan di DPR. Bahkan, tarikan nafas pun harus sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh dewan.
"Dewan bekerja pada bagian depan, kami ada di belakang di dapur untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan. Tentu, bekerja di belakang itu bukan hanya kami terus-menerus dalam pusaran rutinitas, kami juga terus reformasi diri, reformasi birokrasi kami jalankan terus untuk memperbaiki dari hulu ke hilir. Dukungan kepada dewan, juga kemudian bagaimana menguatkan SDM yang ada di Sekretariat Jenderal, agar dukungan kepada dewan itu semakin hari semakin berkualitas," jelasnya.
Sementara salah satu lini di Sekjen yang disebut dengan Badan Keahlian adalah bagian penting untuk mempersiapkan berbagai pemikiran di dewan. "Baik di bidang keahlian risetnya, maupun yang lebih strategis yaitu naskah akademis," tandasnya. (Asp)
