Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Anggota Banggar DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetyarini mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2023, belum terlalu istimewa. Pasalnya, dari tahun ke tahun desain anggaran masih terlihat sama.
"Saya melihat yang pertama memang belum terlalu istimewa, kenapa? Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun masih seperti itu, bagaimana merencanakan mendesain anggaran yang kita miliki," ujarnya dalam Forum Diskusi Legislasi 'Mengupas RAPBN 2024' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2023).
Menurutnya, berbicara tentang RAPBN dimana anggaran merupakan instrumen ideologis, maka anggaran akan digunakan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita dari bangsa Indonesia.
"Anggaran memang kita pergunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi atau mewujudkan cita-cita nasional," ucap politisi wanita dari PKS ini.
Terlebih masih banyak PR yang terkait dengan prioritas nasional ketiga yang dikatakannya sering diulang oleh Pak Jokowi yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
"Jadi, kalau kita lihat dari komposisinya, pasti kita akan berbicara enggak jauh-jauh dari capaian pendidikan dan juga kesehatan. Karena itulah sebetulnya dua indikator yang sifatnya komposit tidak dapat dilepaskan satu sama lain yang akan memberikan jaminan, bahwa kita memiliki SDM yang berdaya saing," terangnya.
Sedangkan dari pandangan umum, beberapa fraksi banyak yang mengkritisi RAPBN 2024. Di antaranya terkait indeks atau peringkat di devisa yang masih sangat jauh.
"Termasuk juga upaya untuk memastikan bahwa Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang hari ini juga menjadi andalan pemerintah ternyata juga masih tidak aman dari berlaku koruptif misalnya. Jadi, anggaran kita yang katanya terbatas dan seadanya itu ya ternyata memang belum bisa dijaga, dikawal sebaik mungkin," ungkap Netty.
Baca juga : Bang Jago Targetkan Sapu Bersih Suara di Dapil 6 Jakarta Timur
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini menyoroti menumpuknya utang pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peneliti senior itu juga menyayangkan terkait penggunaan sisa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menurutnya bisa untuk membayar utang negara, tetapi justru malah dirasa lebih menguntungkan orang mampu.
"Utang ini adalah dosa APBN dengan bunga tinggi menyubsidi orang-orang kaya," kata Didik.
Menurutnya, besaran utang tersebut sekitar Rp 1 triliun dalam setiap tahunnya. Sehingga jika tak terbayar akan dilimpahkan ke presiden selanjutnya.
"Utang kita setiap tahun hampir Rp 1 triliun. Itu utang pokok yang harus dibayarkan presiden. Nah, itu utang kalau tidak dibayar akan dilimpahkan ke selanjutnya," terangnya.
Baca juga : Pelajar MAN 1 Subang Diajak Mengisi Waktu Luang dengan Kegiatan Positif
"Jangan sampai, kata dia, utang yang menumpuk ini juga terkesan disembunyikan. Padahal untuk membayar utang pokok saja sudah harus melalui utang. Dengan kondisi itu, Indonesia akan terlilit utang dengan bunga yang amat banyak pada jangka panjang," pungkasnya. (Asp)
