LampuHijau.co.id - Anggota Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menilai tahun 2024 yang merupakan tahun politik menjadi momentum yang sangat tepat jika pemerintah menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terlebih hal tersebut dilakukan diujung akhir pemerintahan Jokowi yang sudah lama tak menaikkan gaji PNS, di mana akan menjadi kado atau hadiah terindah.

"Kenaikan gaji di tahun politik ini akan menjadi hadiah terindah Pak Jokowi, dan APBN untuk selesaikan modal negara atas proyek-proyek nasional. Seperti kereta cepat, tol Sumatera, tol Probolinggo-Banyuwangi Jawa Timur, dan lain-lain," tutur Misbakhun dalam diskusi Forum Legislasi 'Mengintip Pidato Presiden Soal RAPBN 2024' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Baca juga : Di Tahun Politik, Ulama dan Umaro Diminta Jadi Perekat Bangsa

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, infrastruktur itu sangat penting bagi visi pembangunan Jokowi untuk dilanjutkan ke pemerintah selanjutnya.

"Infrastruktur tersebut untuk jangka menengah, dan panjang. Dimana besar dampaknya untuk industri ekonomi, mobilitas penduduk," terang politisi partai Golkar tersebut.

Baca juga : Pilpres 2024, JURAGAN Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Kabupaten Subang

Selain itu, dana desa juga perlu ditingkatkan sebagai komitmen Pak Jokowi untuk membangun Indonesia dari desa. Terlebih yang namanya kemiskinan, ketertinggalan pendidikan, rendahnya kualitas manusia itu adanya di desa.

"Selain itu, untuk mengangkut hasil bumi dibutuhkan infrastruktur jalan, pasar, pusat perbelanjaan yang transportasinya mudah, cepat dilalui, nyaman, dan aman," tambahnya.

Baca juga : RUU PDP Disahkan Besok, Ketua DPR RI: Jadi Tonggak Sejarah bagi Indonesia

Misbakhun menilai, pemerintahan Jokowi sudah berhasil melalui masa-masa.yang sangat sulit dalam mengatasi perekonomian nasional, yaitu saat menghadapi pandemi Covid-19 selama 2 tahun lalu. "Itulah masa paling berat, yang berdampak kepada perubahan terhadap design ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," ucapnya.

Sementara dengan berakhirnya pandemi di 2023 ini, maka struktur APBN harus disusun dengan design baru. "Struktur APBN jangan sama seperti 2022, apalagi seperti 20 tahun lalu. Kita harus melakukan konsolidasi fiskal, berinovasi seberapa kuat daya intervensinya APBN terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, income perkapita, tax rasio, ketertinggalan, dan ketidakpastian ekonomi global," pungkas Misbakhun. (Asp)