Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Berita hoax di media sosial semakin ramai menuju Pemilu 2024. Bahkan, dampaknya dikhawatirkan akan menimbulkan polarisasi seperti pemilu 2019 lalu.
Berkaitan dengan hal itu, Anggota DPR RI F-Demokrat, Herman Khaeron berpendapat, berita hoax itu muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum terhadap para pelaku dan penyebar berita hoax tersebut.
"Kadang ada yang ditindak tapi ada yang dibiarkan. Itulah akibatnya memunculkan niat lagi untuk membalas dengan berita-berita yang tentu sebanding dengan apa yang dilakukan akibat tidak adilnya penegakan hukum. Misalkan kita melihat pada pemilu 2019 dan dampaknya cebong-kampret, kan ini terus saja. Kan kalau kita tarik pada esensinya, ga ada juga itu pertarungan di arus informasi. Tak ada esensinya yang bisa kita tangkap," tuturnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'Antisipasi Hoax Jelang Pemilu 2024' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2024).
Menurutnya, apa yang bisa dilakukan adalah Law Enforcement (Penegakan Hukum). Begitu law enforcement diberlakukan, bagi pihak manapun yang melakukan tentu pada akhirnya akan menjadi efek jera.
"Saya kira memang ke depan harus ada regulasi yang lebih tegas. Bahwa siapapun yang menggunakan media sosial, media publik yang ini kemudian jauh dari kebenaran bahkan relatif penuh fitnah, memecah belah kerukunan, memecah belah persatuan, ini yang sesungguhnya menurut saya harus mendapatkan tindakan yang tegas," tandas politisi Partai Demokrat tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto mengungkapkan, untuk mengantisipasi berita hoax di pemilu 2024, Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto pada suatu kesempatan pernah mengingatkan untuk tidak tegang, terprovokasi, dan adu domba.
Baca juga : Penundaan Pilkada 2024? Anggota Komisi II: Penyelenggara Pemilu Jangan Buat Gaduh
"Pada 23 Mei 2023 pada acara di Jogja pertemuan dengan Pak Wiranto dan juga kader kita yang tergabung dalam sayap PPIR itu sudah menyatakan, jangan tegang-tegangan di Pemilu 2024 ini. Jangan terprovokasi, jangan adu domba. Iru jauh-jauh hari Pak Prabowo sudah mengatakan demikian," ungkapnya.
Dikatakan Wihadi, permasalahan adu domba, provokasi ini adalah memang yang sangat sensitif di masyarakat. "Masyarakat kita ini sekarang lebih percaya medsos dibandingkan berita yang ada di media mainstream. Ini salah satu hal yang mungkin juga tugas kita bersama, tugas dari pada teman-teman pers juga. Bagaimana memberikan sajian berita, itu bisa lebih terpercaya sehingga masyarakat pun percaya kepada media mainstream, bukan kepada medsosnya. Karena berita hoax itu banyaknya di medsos bukan di media mainstream," terangnya.
Sementara Kepala Sub Bidang Portal dan Konten Kominfo Mochamad Taufik Hidayat mengungkapkan, berdasarkan survei mengenai index literasi digital tahun lalu, yang paling tinggi diminta untuk menangani soal hoax apapun bentuknya termasuk juga dalam format berita, yang teratas itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), setelah itu baru Polri.
Baca juga : Terkait Putusan MK, Anggota MPR: Sudah Final dan Jalankan Saja
"Kemudian ada mungkin juga kolaborasi dengan teman-teman semua. Efektasi terbesar ke kementerian Kominfo. Pada satu sisi ini sebuah kehormatan bahwa kita diminta untuk menangani hoax, tetapi pada sisi yang lain dengan sumber daya yang kita miliki, kita tak bisa sendirian. Ini sering di sampaikan oleh beberapa pimpinan di Kominfo," ungkapnya.
Dikatakannya, ketika Menteri Budi Ari baru dilantik sebagai Menkominfo, beliau mendapatkan satu arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemilu. Dimana, harus membangun narasi pemilu damai.
"Arahan dari Presiden langsung adalah tolong bangun narasi pemilu damai. Dari itu, teman-teman di kominfo sudah mulai menyiapkan beberapa hal yang memang sudah sudah ada. Tapi, akan dicoba lebih difokuskan lagi. fokusnya lebih banyak ke kolaborasi, nanti akan melibatkan teman-teman dari Polri, dari TNI, termasuk juga dari parpol," tandasnya. (Asp)
