LampuHijau.co.id - Salah satu fungsi yang dijalankan dan menjadi amanat rakyat untuk DPR adalah membentuk Undang-Undang (UU) dengan kesepakatan bersama Pemerintah. Akan tetapi, dalam perjalanannya banyak UU yang dibuat selalu menimbulkan polemik dan ketidakpuasan di masyarakat.

Sejatinya, jika UU tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta memenuhi aspirasi masyarakat, beragam aksi penolakan dan perlawanan terhadap UU yang dilahirkan kemungkinan tak akan terjadi. Untuk itu, diperlukan serangkaian kebijakan dan langkah konkret guna meminimalisir permasalahan yang ada serta meningkatkan kinerja para anggota dewan di Parlemen. Sehingga

fungsi dan tugas DPR sebagai perwakilan rakyat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat demi kesejahteraan dan kemajuan negara.

Kini, salah satu langkah dan terobosan yang coba digaungkan adalah sebuah bentuk Parlemen Modern. Di mana salah satu unsur penting yang coba diwujudkan adalah keterbukaan. Terlebih di era teknologi yang semakin canggih dan serba digital ini, sudah seharusnya menjadi sarana dan pemecah dari segala permasalahan yang terjadi.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pihaknya sudah melakukan penguatan diberbagai hal terutama dukungan teknologi informasi, khususnya dalam mendukung kinerja DPR dalam mewujudkan parlemen modern.

“Ada tiga indikator parlemen modern, yaitu transparansi, penggunaan teknologi informasi, dan representasi perjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Indra Iskandar, saat membuka acara diskusi bertajuk Forum Kolaborasi Media dan Parlemen, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (5/8) lalu.

Baca juga : Kehadiran Negara dan Media Dibutuhkan UMKM serta Pariwisata Lokal

Menurutnya, penggunaan teknologi informasi sangat penting bagi DPR untuk membuka akses masyarakat memperoleh informasi terkait dengan kegiatan parlemen. Selain itu, teknologi informasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk dapat akses berbagai keputusan yang dihasilkan DPR, misalnya setiap rapat alat kelengkapan dewan (AKD) dan rapat paripurna, hasilnya bisa langsung diakses masyarakat.

Lebih lanjut, para konstituen di daerah pemilihan para anggota DPR bisa langsung berinteraksi, berkolaborasi dan berkontribusi walau tidak berada di lokasi yang sama.

“Kami ingin apa pun hasil rapat AKD bisa langsung diakses publik, termasuk masyarakat di daerah pemilihan (dapil) dapat mengetahui apakah wakilnya mengutamakan kepentingan daerah,” tambah Indra.

Langkah-langkah itu diakuinya untuk menghilangkan kesan kinerja DPR tidak transparan kepada masyarakat. Seperti yang pernah menjadi sorotan publik dan menjadi polemik di tengah masyarakat, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Cipta Kerja.

“Karena itu, dengan terwujudnya parlemen modern yang melalui pemanfaatan teknologi informasi, dia berharap kesan publik terhadap kinerja parlemen yang tertutup tidak ada lagi,” tegas Indra.

**Arti dan Makna Parlemen Modern**

Baca juga : Agar Nyaman dan Aman, Polsek Ciasem Lakukan Penjagaan Ibadah Kamis Putih

Mungkin saat ini masih banyak masyarakat kita yang belum mengerti apa yang dimaksudkan serta menjadi misi dari parlemen modern tersebut. Untuk itu, penting masyarakat mengetahui dan mengerti arti dan makna dari parlemen modern, agar nantinya bisa merasakan dan menilai sendiri apakah parlemen modern itu sudah berproses dan berjalan di Republik ini.

Menurut Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I Made Leo Wiratma, parlemen modern adalah parlemen yang menerapkan transparasi, teknologi informasi dan representasi. Kemudian, di dalam buku road map reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 2015 -2019, arti parlemen modern adalah parlemen yang menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan.

Selain itu, DPR juga membawa aspirasi publik, membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik, yang mudah diakses, terbuka dan transparan. Serta mampu memanfaatkan teknologi informasi digital untuk menjangkau publik lebih luas dan memudahkan pekerjaan.

Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mengingatkan bahwa rakyat masih menaruh harapan besar terhadap kinerja para wakil rakyat yang dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat," ungkap Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Untuk itu, dirinya menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan diplomasi.

Baca juga : Di Klinik Queen Sunter, Richard dan Irma Lakukan Perawatan serta Operasi

"Menjadi harapan rakyat bahwa DPR RI melalui fungsi-fungsinya dalam menjalankan kedaulatan rakyat dapat memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera dan semakin mudah," ujarnya.

Sementara berdasar hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang merilis hasil kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, masih menempatkan partai politik dan DPR/DPRD menjadi lembaga terendah yang dipercaya masyarakat.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menjelaskan, DPR/DPRD menjadi lembaga yang dipercaya urutan ke-14 dan partai politik berada di urutan ke-13 berdasarkan survei dilakukan LSI. Sementara lembaga negara di posisi ke-12 institusi kepolisian, pengadilan ke-11 dan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke-10.

"Paling bawah adalah lembaga politik dan lembaga penegakan hukum Selain KPK ya. Yaitu partai politik bersama DPRD yang paling bawah diikuti sedikit lebih baik polisi, pengadilan, dan Kejaksaan Agung," ungkap Djayadi saat jumpa pers hasil survei secara virtual, Rabu (1/3).

Nah, sekarang patut kita nantikan apakah semua yang telah diungkapkan tersebut bisa menjadi pemantik atau pemecut semangat terwujudnya parlemen yang modern. Rakyat pun akan terus membuka mata, telinga, serta mulutnya untuk melihat dan mengawasi kinerja dari para wakil rakyat yang telah dipilihnya.

Seiring dengan harapan besar dari hati rakyat Indonesia, yang selalu menginginkan para wakil rakyatnya yang telah diberikan amanah, bisa menjaga kepercayaan dan menjalankan tugas dengan baik demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (Asp)