LampuHijau.co.id - Bursa calon ketua umum Partai Golkar hingga saat ini masih terpaku pada dua nama, yaitu petahana Airlangga Hartarto dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet). Sedangkan, Aziz Syamsuddin yang disebut-sebut juga ikut meramaikan, ternyata lebih memilih mundur daripada memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang beringin itu.

Baik Airlangga atau Bamsoet, kini sama-sama dalam tensi panas, karena keduanya saling klaim dukungan. Yang mengejutkan, Bamsoet hingga kini belum menemui Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar saat ini untuk meminta izin maju sebagai caketum Golkar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR Tumpal Sianipar mengklaim, ormas sayap Golkar itu memutuskan mendukung Airlangga pada Munas Golkar yang akan dilaksanakan pada Desember 2019.

“Kita sudah melakukan evaluasi kepemimpinan yang sedang berjalan di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Kita sudah evaluasi beliau sudah berhasil mempertahankan marwah Partai Golkar. Pertama, konsistensi terhadap keputusan Munas yaitu mendukung sepenuhnya Jokowi sebagai presiden periode 2019-2024," kata Tumpal saat dihubungi wartawan, Selasa (2/7/2019).

Baca juga : DPR: Harus Ada Jaminan Perlindungan Data Pribadi Bagi Warga Negara Indonesia

Di bawah tangan Airlangga, Tumpal juga mengklaim Partai Golkar dalam Pemilu 2019 telah berhasil menempatkan posisi kedua partai secara nasional. "Oleh karena itu, kemungkinan besar kami mendukung Airlangga Hartarto hanya ditempatkan keputusan organisasi saja," tandas Tumpal.

Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Sabil Rachman mengklaim, Presiden Jokowi lebih nyaman dengan Airlangga ketimbang Bamsoet. Hal itu berdasarkan pengamatannya dalam pertemuan antara Airlangga dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (1/7) kemarin. Menurutnya, pertemuan pengurus Partai Golkar dengan Presiden Jokowi sarat akan bahasa simbolik yang tidak sulit untuk dibaca.

"Gestur Pak Jokowi nyaman dengan Pak Airlangga Hartarto, sehingga dukungan untuk memimpin kembali Golkar sampai 2024 sangat kuat dari Presiden," tutur Sabil.

Selain menunjukkan kenyamanan Presiden Jokowi, dia menyebut pertemuan itu juga menunjukkan ada pengakuan bahwa Golkar berkontribusi nyata dalam kemenangan Jokowi di Pilpres 2019. "Pak Jokowi hendak menegaskan bahwa posisinya ada irisan dengan Golkar sangat kuat dibanding partai lain, tapi tentu saja pengecualian PDIP," tandas Sabil.

Baca juga : Banyak yang Ketakutan Jika Gerindra dan PDIP Satu Kubu

Sedangkan, Ketua DPP Golkar bidang Ekonomi, Aziz Syamsuddin mengaku tak berkeinginan maju sebagai caketum. "Saya tidak maju," katanya saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Ketua Komisi III DPR itu menegaskan akan mendukung Airlangga Hartarto untuk memimpin Golkar periode 2020-2025. "Kita dukung Airlangga. Saya tak ingin situasi politik partainya menjadi gaduh," tandas Aziz.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) justru mengaku mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Bamsoet yang juga menjabat Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar ini, juga mengaku mendapatkan dukungan satu per satu dari DPD Kabupaten Buru, DPD Kabupaten Buru Selatan dan DPD Kabupaten Aru, Maluku.

“Alhamdulillah, setiap hari ada dukungan masuk dari daerah-daerah. Kali ini tiga DPD Partai Golkar dari Maluku menyatakan dukungannya. Semakin banyak dukungan yang masuk, semakin menambah keyakinan saya untuk mempertimbangkan sebagai Caketum Partai Golkar," ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (2/7).

Baca juga : Kasus Pilkada Tapteng, Masinton Minta KPK Periksa Bachtiar Sibarani

Semua perwakilan DPD Partai Golkar yang telah bertemu dengan dirinya, Bamsoet menuturkan memiliki hampir keprihatinan yang sama terhadap Partai Golkar. "Rata-rata DPD Partai Golkar mengeluhkan adanya keputusan-keputusan partai yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mereka meminta agar dalam kepengurusan baru tidak ada lagi Plt yang bersifat pemaksaan. Saya sepakat dengan aspirasi zero Plt. Kalau ada pelanggaran di daerah, tugas DPP untuk membina bukan melakukan Plt," ujar Bamsoet. (DED)