LampuHijau.co.id - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, makna Pancasila itu adalah pandangan hidup yang sudah final. Tetapi karena perkembangan zaman, maknanya bisa berubah-ubah. Seperti Pemilu, Pilpres yang sistemnya selalu berubah-ubah.

"Bulan Juni bulan Pancasila, dan Pancasila selalu disakralkan, diperingati dan kadang juga dimanfaatkan. Kalau memberikan makna, makna bahwa Pancasila itu adalah pandangan hidup yang digali dari nilai-nilai yang ada itu sudah final. Tetapi, maknanya belum tentu final, karena perkembangan zaman itu selalu berubah-ubah," tutur Jazilul dalam diskusi 4 Pilar 'Memaknai Pancalisa dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut ia mencontohkan dari Pemilu, di mana Pemilihan Presiden (Pilpres) di Indonesia juga berubah-berubah. "Kalau itu istilahnya Sila ke-4 konstitusinya mestinya nggak berubah. Jadi, Bung Karno dulu mengenalkan demokrasi terpimpin, hari ini terpimpin enggak? Habis itu zamannya Pak Harto tidak dipilih langsung, hari ini sejak reformasi tahun 2024 presiden dipilih langsung. Dulu enggak ada DPD sekarang ada DPD," terang politisi PKB ini.

Baca juga : Awas Penipuan Lelang Mobil, Catut Nama Wakil Ketua DPRD Depok

Menurutnya, Pancasila itu sakti karena bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Bahkan, bisa digunakan sebagai labeling kepada lawan politik.

"Itulah maknanya berganti-ganti, bahkan di zaman Orde Baru, Pancasila itu menjadi alat untuk mengatakan atau untuk memberikan labeling kepada lawan politiknya. Jadi, Pancasila itu memang sakti, Pancasila bisa dimanfaatkan apa saja, dan karena itulah founding father menempatkan Pancasila sebagai filosofi falsafah hidup bangsa yang memaknai semuanya," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menilai, meskipun kita sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, tetapi tidak punya sistem Pancasila yang final. "Sistem pemilu saja disoal, terbuka-tertutup ini kan sudah berkali-kali disoal. Dulu pakai sistem proporsional tertutup itu tahun 99, habis itu tahun 2004 tertutup, habis itu tertutup setengah tertutup-setengah terbuka, habis ini dibuka. Habis ini ada wacana lagi mau dibuka, mau ditutup, lah kapan selesainya?" tambahnya sedikit bergurau.

Baca juga : Tingkatkan Imun Warga, Pras Kembali Gelar Vaksinasi di Gedung DPRD DKI

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah untuk memfasilitasi, supaya Pemilu 2024 berjalan lancar, adil, dan damai. Ia juga mengingatkan pemerintah berlaku adil, siapapun calon presidennya harus diterima semua.

"Jadi, kalau berbeda Capres ya, enggak apa-apa, itu adalah bagian daripada demokrasi, itulah bagian dari pada pandangan hidup (Pancasila). Sepanjang tidak menyalahi filosofi kita Pancasila untuk membina persatuan dan kesatuan, untuk menuju Indonesia yang lebih bagus, saya pikir itu adalah sah-sah saja," ujarnya.

Menurutnya, hal itu juga sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa presiden dan wakil presiden diusung oleh partai-partai atau gabungan partai peserta pemilu. "Jadi, siapapun sepanjang memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang pemilu mencukupi, PT (Presidential Threshold) mencukupi, kita harus betul-betul dukung semuanya. Jadi, kalau tadi disinggung soal cawe-cawe ya, kalau kami sih mudah-mudahan itu tidak terjadi," pungkas politisi senior Partai Demokrat ini. (Asp)