LampuHijau.co.id - Capres terpilih Pemilu 2019 Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di rapat pleno terbuka KPU RI pada Minggu (30/6/2019), membuka pintu kepada kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk ikut membangun Indonesia di pemerintahannya. Sontak, pernyataan Presiden RI dua periode itu membuat para kader elite partai pendukung Prabowo-Sandiaga angkat bicara. Akankah, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Partai Demokrat merapat ke Kabinet Kerja Jokowi?

Menanggapi hal tersebut, Anggota MPR RI sekaligus Wasekjen DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan, hingga saat ini kubunya masih memilih berada di luar pemerintahan. Wakil Ketua Komisi II DPR itu merasa penting keberadaan oposisi untuk melakukan pengawasan dan penyeimbang yang produktif dan konstruktif, sebagaimana fungsi check and balances dalam sistem presidensial. Hal ini disampaikan Mardani saat menjadi narasumber dalam diskusi empat pilar MPR RI 'Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Oposisi’ bersama pakar hukum tata negara, Juanda di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/7).

“Sistem presidensial tidak menganut oposisi dan konstitusi tidak menyebutnya secara tekstual. Namun, demokrasi tidak sehat jika tanpa oposisi,” tegas Mardani Ali Sera.

Namun, sikap oposisi saat ini dikatakan Mardani bisa saja berubah. Menurutnya, keputusan di luar atau bergabung dengan pemerintah tersebut akan diputuskan Majelis Syuro PKS. “Tentu, PKS akan menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif. Sehingga, PKS dan Gerindra menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Toh, Jokowi-Ma’ruf Amin sudah didukung 60 persen lebih kekuatan parlemen,” tuturnya.

Baca juga : KPU Gerak Cepat Bahas Penetapan Jokowi Sebagai Presiden Terpilih

Mardani menuturkan, adanya check and balances itu akan menjadikan pemerintah berjalan sehat dan efektif. “Justru kalau kita di luar, baik untuk pemerintah. Saya selalu suka ngutip 'cicak vs buaya'. Mungkin cicak bisa menang melawan buaya. Tetapi ketika sebagian besar rakyat di belakang cicak, maka cicaknya bisa menang," tandas Mardani.

Sementara, Waketum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang mengajak Prabowo-Sandiaga dan pendukungnya untuk bersama-sama membangun bangsa ini. "Ajakan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo-Sandiaga Uno untuk mengajak bersama-sama membangun negara agar negara makin kuat, maju, adil, dan makmur, adalah sikap yang baik,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini saat di konfirmasi wartawan, Senin (1/7).

Karena, sambungnya, untuk masa depan bangsa Indonesia, lebih baik negara dikelola secara bergotong-royong oleh seluruh kekuatan partai politik. "Jika maknanya seperti itu, maka apabila Prabowo dan Partai Gerindra masuk sebagai partai pendukung pemerintah, maka hal itu akan mempercepat proses penguatan kohesivitas sosial pasca pilpres," tandas Viva.

Sedangkan, Partai Gerindra lebih memilih sikap seperti PKS yang ingin memilih sebagai oposisi. Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, tidak menampik bahwa ada perbedaan pendapat di internal partainya apakah akan menerima tawaran masuk pemerintahan atau tetap menjadi oposisi. Namun, menurutnya perdebatan tersebut kini sudah berkurang.

Baca juga : Kirana Larasati Kemenangan Jokowi-Maruf, Kemenangan Bangsa

"Mungkin karena sudah terbiasa juga ya jadi oposisi sehingga perbedaan pendapatnya semakin berkurang," kata pria yang karib disapa Romo Syafi'i itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, semakin ke sini kecenderungan kader Partai Gerindra menginginkan partai tetap mengambil peran oposisi. "Ketika kita memilih oposisi kecenderungan kader arahnya sama, memilih menjadi oposisi," ujar Syafi'i.

Ia mengatakan, Prabowo sendiri arahnya menginginkan partai berada di luar pemerintahan. "Berada di luar pemerintahan," tuturnya.

Sementara terkait PAN, PKS, Partai Demokrat yang pernah satu koalisi di Pemilu Presiden 2019 lalu, dia mengatakan itu terserah pada partainya masing-masing. Gerindra tidak bisa mengintervensi kebijakan masing-masing partai.

Baca juga : Ancam Penggal Kepala Jokowi, HS Si Cowok Sangar Jadi Pucat Pas Dijemput Polisi

"Ya kita nggak ikut-ikutan. Kalau mereka memilih hal yang sama berarti kita bertemu pada jalur yang sama," tandas Syafi'i. (DED)