LampuHijau.co.id - Situasi politik di internal Partai Golkar mulai memanas. Aksi dukung-mendukung juga menarik dukungan ke kandidat tertentu calon ketua umum partai beringin itu pun terus bermunculan ke publik.
Belum lama ini, Golkar DKI membatalkan dukungan kepada Bambang Soesatyo (Bamsoet), salah satu tokoh yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon ketua umum. Mereka lantas memberikan dukungan itu kepada ketua umum petahana, Airlangga Hartarto.
Menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau Rizki Faisal, batalnya dukungan DPD II DKI merupakan indikasi kuat adanya intimidasi dan ancaman. Dia menduga ada kubu yang main kayu. "Mana mungkin pagi mendukung dan malam membatalkan dukungan, jika tidak ada 'main kayu' terhadap DPD II. Kami sangat sayangkan ini terjadi di partai yang demokratis seperti Partai Golkar," kata dia, Senin (1/7/2019).
Berita Terkait : PAN, Demokrat dan PPP, Parpol yang Bakal Jadi Rebutan di Pilkada Subang
Padahal, lanjut dia, Bamsoet sama sekali belum secara resmi menyatakan maju sebagai calon ketua umum. Untuk itu, Rizki mengajak semua kader Golkar untuk tidak takut dan berani bersuara untuk membawa perubahan di partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Dinamika politik yang terjadi beberapa hari terakhir ini adalah arus dukungan dari tingkat bawah, para pemilik suara sah Munas Golkar yang mendukung Bamsoet untuk maju sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Arus dukungan ini patut dinilai bahwa selama ini ada yang salah dengan manajemen partai di DPP, karena para ketua DPD II yang selama ini merasakan beban perjuangan di akar rumput," papar Rizki.
Rizki pun melempar kritikan kepada Airlangga, ketua umum petahana. Dia menilai, tokoh yang kini masih menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi itu tengah lupa diri. Menurutnya, Airlangga sudah dipilih oleh DPD II Partai Golkar dan berjanji untuk mengelola partai dengan baik, ternyata ingkar janji.
Berita Terkait : Dihadiri Kaesang, Politisi PSI Gelar Gameokrasi di Kemayoran
"Bantuan operasional partai tiap bulan sudah tidak ada, dana saksi juga bermasalah, dan ini baru terjadi di periode di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Bahkan, kami dengar di beberapa daerah bantuan saksi tidak sampai," bebernya.
Seusai Pemilu 2019, sejumlah kader Partai Golkar menyuarakan percepatan Munas untuk mengganti ketua umum. Namun, ide itu ditolak kubu yang lain di partai tersebut. Secara normal, rencananya, Munas partai warisan Orde Baru itu akan digelar pada bulan Desember 2019 mendatang.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar DKI Jakarta, Rizal, menyatakan mencabut dukungan kepada Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Di mana sebelumnya, ada enam Ketua DPD II Golkar DKI Jakarta menyerahkan dukungan tanpa sepengetahuan dirinya.
Berita Terkait : Mentan SYL Buka Program Sekolah Lapang Petani Muda di Jeneponto
“Kami mencabut dukungan pada Bambang Soesatyo. Kami DPD Golkar DKI Jakarta solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum," kata Rizal di kediamannya, Menteng, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (DED)