LampuHijau.co.id - Partai Gerindra kuat diisukan bakal menyusul Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, yang kini sudah mulai terang-terangan merapat ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Setelah banyak pihak meyakini gugatan kubu Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 bakal kalah di Mahkamah Konstitusi (MK), partai berlambang Garuda itu dikabarkan bakal digandeng oleh Jokowi. Bagaimana tidak? Berembus kabar kalau Jokowi telah menyiapkan kursi menteri untuk kubu oposisi bila ingin bergabung.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, tak menampik isu jika Gerindra akan bergabung ke pemerintahan. “Kemungkinan bisa saja terjadi ya dan Gerindra mau masuk kabinet bisa saja terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di politik," ucap dia saat dihubungi wartawan, Senin (24/6/2019).

Politisi Partai Perindo ini mengatakan, infomasi yang disampaikan politisi muda PAN, Faldo Maldini, yang mengatakan koalisi pendukung Prabowo bergabung, bisa saja benar adanya. Meski Partai Gerindra belum seperti PAN dan Partai Demokrat, Arya menegaskan, Jokowi akan mengakomodir semua pihak yang ingin bergabung ke koalisi.

Baca juga : Ciptakan Kondusifitas Kamtibmas, Polres Indramayu Musnahkan Miras

"Nanti setelah putusan MK ini kan Pak Jokowi akan merangkul dan mau sama-sama membangun bangsa untuk periode kedua. Semua berusaha dirangkul Pak Jokowi. Tidak ada yang tidak mungkin untuk merangkul Gerindra juga," ucap Arya.

Sementara, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf lainnya, Irma Suryani Chaniago, angkat bicara terkait isu yang menyebutkan Jokowi sudah menyiapkan satu jatah kursi menteri bagi PAN dan Demokrat. “Kalau soal itu menurut saya hak prerogatif presiden ya. Dan sampai hari ini kami belum dapat info apapun terkait hal tersebut,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Namun begitu, anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem ini meyakini dalam mengambil keputusan terkait pemberitaan jatah menteri, Jokowi terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan partai koalisi. “Apapun yang diputuskan presiden pasti atas koordinasi dengan partai koalisi,” tandas Irma.

Selain itu, Irma mengaku Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan membuka pintu untuk bergabung dengan koalisi. “Yang harus diingat, jika sudah bergabung ya jangan lagi kaki sebelah tetap di oposisi! Pokoknya jangan lagi ada dusta di antara kita,” tegas anggota Komisi IX DPR ini.

Baca juga : Cimanuk Meluap, Kapolres Indramayu Pantau Perumahan Warga

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid angkat bicara terkait ucapan Wasekjen PAN Faldo Maldini. Yang mengejutkannya, Sodik tak menampik kemungkinan partainya bergabung ke pemerintahan.

"Hanya atas dasar kepentingan bangsa dan negara Gerindra melakukan rekonsiliasi lalu bergabung atau tidak bergabung. Semua akan dipertimbangkan sangat matang oleh Ketua Umum Gerindra (Prabowo Subianto) beserta DPP, dewan pembina, dewan pakar, DPD se-Indonesia," kata Sodik dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (24/6).

Kendati demikian, Sodik memastikan Gerindra tidak akan melakukan rekonsiliasi dengan kabinet Jokowi, karena pembagian kursi kabinet. Dia mengatakan, partainya ingin menyelesaikan masalah bangsa seperti keadilan hingga penegakan demokrasi.

“Jika terjadi rekonsiliasi, bukan untuk kepentingan praktis pembagian kekuasaan. Apalagi pembagian kursi kabinet. Tapi untuk kepentingan penyelesaian masalah fundamental bangsa, seperti penegakan kembali keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Penegakan kembali demokrasi, langkah-langkah penegakan kembali kedaulatan RI di mata negara dan bangsa lain. Membangun kemakmuran rakyat yang sungguh-sungguh, bukan hanya manipulasi dan pencitraan. Menjauhkan lagi gaya pemerintahan yang otoriter," tandas Sodik.

Baca juga : Pemkot Jakut Tegaskan Komitmen Dukung Pembinaan Olahraga

Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman. "Setahu saya sampai saat ini belum ada pembicaraan ke arah rekonsiliasi," tandas Habiburokhman.(DED)