LampuHijau.co.id - Anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai kewenangan MPR saat ini terbilang lemah dibanding kewenangan pemerintah. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Mekanisme Check and Balances Lembaga Negara', di Media Centre Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

“Kalau menurut saya, DPR dan MPR ini posisinya sangat lemah kalau misalnya dibandingkan dengan posisi pemerintah," ujar Saleh.

Baca juga : Aetra Jamin Pasokan Air Saat Ramadan Hingga Lebaran Aman

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini pun menjelaskan, kelemahan posisi MPR salah satunya mengenai anggaran. Jika nantinya DPR mengkritisi pemerintah, kata Saleh, tekanan datang berupa kecilnya anggaran yang diberikan untuk lembaga legislatif itu.

"Kita akan melihat posisi lemahnya posisi DPR ini dari sisi anggaran karena yang menentukan anggaran di DPR dan MPR ini dan juga DPD itu adalah pemerintah," papar Saleh.

Baca juga : Pasca Pileg, Kekuatan Anies di Parlemen Makin Bertambah

“Jadi, nanti Bappenas dan Kementerian Keuangan kemudian nanti dipanggil Kesekjenan dari sini berbicara soal apa kebutuhan anggaran di sini, dan kelihatannya DPR, MPR, dan DPD tidak punya kekuasaan apa-apa untuk itu," sambungnya.

Selain itu, Saleh melihat lemahnya kewenangan MPR terlihat saat mengkritik kebijakan pemerintah. "Jika DPR, MPR, dan DPD melakukan kritisasi atau melakukan fungsinya secara kritis baik mengkritisi tentang pelaksanaan undang-undang, maupun misalnya tentang pelaksanaan APBN dan lain sebagainya, bisa jadi ini akan ditekan oleh pemerintah pada pembahasan anggaran berikutnya," tandas Saleh.

Baca juga : Goyang Pinggul Saat Sahur, Ayu Ting Ting Dicap Nodai Bulan Ramadhan

Di tempat yang sama, pakar hukum tata negara Margarito Kamis lebih menyoroti persoalan pengembalian kewenangan MPR RI membuat TAP-TAP dan menyusun haluan negara semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) MPR RI. (DED)