LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengkritik makin banyaknya jabatan fungsional dan struktural di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yang dipimpin pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan sebagai Plt tidak akan bekerja secara maksimal. Kondisi ini tentunya berpotensi terjadinya penurunan kualitas pelayanan publik.

Melihat realitas ini Inggard menyoroti kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar lebih lebih maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Inggard, tiga sampai enam bulan sebelum adanya ASN yang pensiun, BKD sudah harus melakukan inventarisir dan melaporkannya kepada pimpinannya agar bisa dilakukan pemilihan pejabat definitif.

Baca juga : Partisipasi Publik Penting di Perppu Ciptaker, Pengamat: Pemerintah Harus Mendengar

"Tugas BKD bukan cuma mencatat," kata Inggard kepada wartawan, Kamis (16/3/2023.

Sebelum pelantikan, Inggard meminta daftar nama-nama pejabat diumumkan minimal tiga hari sebelumnya, sehingga masyarakat bisa mengetahui yang bersangkutan sudah sesuai dengan program merit system yang baik. Inggard menyampaikan bahwa pejabat yang dibutuhkan masyarakat adalah mereka yang tidak menghambat program-program yang telah dicanangkan agar mempercepat realisasi program.

Baca juga : Perbesar Peluang Efek Ekor Jas, KIB Harus Ajukan Capres Internal

Ia melanjutkan, tidak adanya terobosan juga akan berpengaruh pada penyerapan anggaran yang rendah. Apalagi, SKPD yang dipimpin Plt memiliki peran cukup vital. Di sisi lain Inggard mendorong Pemprov DKI transparan dalam memilih pejabat dan melibatkan partisipasi publik.

"Karena selama ini penunjukan pejabat sering mendadak. Informasi yang kami terima cuma satu atau jam sebelum pelantikan sehingga kami tidak bisa memberikan masukan komprehensif," kata Inggard.

Baca juga : Fokus Atasi Banjir dan Macet, Pras: Hapus Proyek Khayalan di APBD 2023

Inggard juga mengingatkan Pemprov DKI dalam memilih pimpinan SKPD agar menghindari praktik jual beli jabatan atau suap. "Soal dugaan jual beli jabatan kami terima informasi dari masyarakat.

Selain itu, Inggard berharap dalam memilih pejabat fungsional dan struktural, Pemprov DKI lebih mengutamakan calon internal yang memiliki kemampuan mumpuni serta sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. "Pejabat level atas seharusnya diisi dari internal. Kalau dari eksternel berpeluang mengganggu siklus atau jenjang karir di Pemprov DKI," demikian Inggard. (ULI)